Edhy mengakui, tetap ada kekhawatiran semacam itu. “Bisa saja anak buah saya mudah dibayar, mereka transaksi di tengah laut,” kata dia. Itu sebabnya, kata Edhy, sebagai komandan di kementerian, ia harus lebih cerdas menghadapi kemungkinan tersebut.

Untuk melakukan hibah kapal hasil sitaan yang sudah inkracht atau mendapat keputusan pengadilan, kementerian akan melibatkan pemerintah daerah dan para nelayan. Kementerian juga akan memaksimalkan unit pengawasan yang dimiliki hingga kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. “Secara aturan, tidak ada masalah,” kata Edhy.

Edhy mengatakan, kebijakan ini diambil karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai sudah cukup banyak kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan selama ini. Sehingga, pemerintah ingin membuat kapal sitaan tersebut bisa digunakan untuk kegunaan yang lebih bermanfaat. Selain dihibahkan ke nelayan, Edhy juga membuka kemungkinan kapal sitaan ini digunakan untuk Rumah Sakit (RS) Terapung yang beroperasi di lautan.

Sehari sebelumnya, Rabu, 13 November 2019, Edhy Prabowo pun telah berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau. Di sana, kata dia, 29 dari 39 kapal sitaan sudah dinyatakan inkracht oleh pengadilan. Sehingga, kementerian bersiap untuk menghibahkannya secara cuma-cuma ke nelayan. “Di bawah pengawasan kementerian,” katanya.