TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai merebaknya desa-desa fiktif yang dibuat untuk menyedot dana desa. Meskipun mengaku tidak begitu peduli dengan jumlah desa siluman itu, ia mengatakan kemunculan desa fiktif adalah sebuah fenomena yang mesti diantisipasi.

"Jadi kita semua juga harus hati-hati karena sekarang dengan dana desa yang langsung ditransfer ke daerah, ke desa, itu mulai muncul entrepreneur (desa fiktif), 'oh kalau begitu kita bikin saja desa supaya dapat transfer," ujar dia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kamis, 14 November 2019.

Karena itu, Sri Mulyani mengatakan kementeriannya, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri den Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan terus merapikan basis data desa tersebut. Ia mengancam akan membekukan dana desa untuk desa yang tidak terlegitimasi.

"Kalau ada daerah yang ketahuan ada dana desa yang ternyata desanya tidak legitimate, ya kita bekukan," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, perkara desa fiktif disinggung Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Senin pekan lalu. Ia mengungkapkan adanya laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru. Dalam perkara tersebut, kata Sri Mulyani, diduga ada 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada akan tetapi surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

Dalam lain kesempatan, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan menyatakan pihaknya akan mengirim tim khusus untuk menelusuri perihal dugaan desa siluman ke Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tim khusus ini dikirim untuk menelusuri dugaan desa fiktif penerima dana desa yang ramai diperbincangkan sebelumnya. "Tim kita sore ini berangkat, bertemu dengan pihak Gubernur, Bupati, Polda dan Polres. Pulang dari sana bawa data ke Jakarta dan langsung kami bahas hari Selasa (12 November 2019),” kata Nata, di Jakarta, Ahad, 10 November 2019.

Nata menuturkan, Kemendagri menurunkan tim beranggotakan 13 orang dari seluruh direktorat jenderal kementerian tersebut untuk mengumpulkan data dari daerah yang diduga desa fiktif. Kementerian harus mengumpulkan dan menyikronkan data terlebih dahulu guna menyamakan persepsi, setelah itu baru bisa menyimpulkannya apakah di daerah tersebut memang ada persoalan atau tidak.

CAESAR AKBAR | BISNIS