TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Selain mengawasi megaproyek Pertamina, bekas Gubernur DKI Jakarta itu diharapkan bisa menjaga tata kelola yang baik di tubuh perusahaan minyak dan gas negara tersebut.

Dua sumber di lingkup internal Kementerian BUMN membenarkan soal rencana pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Mereka menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri yang mengusulkan nama Ahok kepada Erick. “Permintaan itu dari Presiden, bukan Erick yang mengusulkan ke Istana,” ujar dua sumber tersebut, kemarin.

Kedua sumber tersebut menambahkan, Ahok sengaja tidak ditempatkan sebagai direktur utama karena posisi ini membutuhkan pengalaman teknis yang paham seluk-beluk industri minyak dan gas. Rencananya, Ahok resmi menjabat Komisaris Utama Pertamina menggantikan Tanri Abeng pada akhir November ini.

Kabar bergabungnya Ahok ke salah satu BUMN merebak setelah bekas Gubernur DKI Jakarta itu datang memenuhi undangan Erick, kemarin pagi. Dalam pertemuan selama satu setengah jam itu, ia mengaku banyak berdiskusi dengan Erick seputar perusahaan BUMN.

Sebelum meninggalkan Kementerian, Ahok menuturkan ia diminta terlibat di salah satu perusahaan pelat merah. Ia pun menerima tawaran tersebut. "Bisa membantu negara adalah anugerah Tuhan," katanya.

Menurut Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Ahok adalah figur yang tepat untuk berada di Kementerian BUMN. Namun ia tidak mau merinci tugas yang akan diemban Ahok. “Saya rasa lebih baik tunggu waktunya," ujar Budi saat ditemui di Sentul International Convention Centre, Bogor, kemarin.

Senada dengan Budi, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan Ahok cocok mengisi kursi perusahaan pelat merah karena memiliki pengalaman segudang. Pria asal Bangka Belitung itu pernah menjadi pengusaha swasta, sebelum terjun di dunia birokrasi dan pelayanan publik.

Juru bicara Presiden, Fadjoel Rachman, enggan memberikan pernyataan mengenai posisi Ahok di perusahaan pelat merah. Namun ia mengingatkan petinggi perusahaan BUMN sebaiknya tidak menjadi anggota partai politik. Itu sebabnya Fajroel menyarankan agar Ahok mengundurkan diri dari PDIP bila kelak menjabat di salah satu perusahaan pelat merah. “Karena ada pakta integritas yang melarang seseorang berada dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," ujarnya. Pakta itu dibuat dalam surat yang ditandatangani di atas meterai.

EGI ADYATAMA | LANI DIANA | EKO WAHYUDI