TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini mencapai 99,06 persen. Tinggal sekitar 1 persen lahan yang belum kunjung bebas.

"Itu ada lahan pertambangan, ada juga contohnya fasilitas umum yang belum diberikan karena belum diserahkan kepada pemerintah kota, sehingga belum dikonstruksi," ujar pria yang akrab disapa Emil itu selepas rapat percepatan konstruksi Kereta Cepat Jakarta - Bandung di Kantor Kementerian Maritim dan Investasi, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Persoalan pada 1 persen pembebasan lahan itu, kata dia, mencakup perkara administrasi, registrasi dan lainnya. Salah satu solusinya adalah melalui konsinyasi.

Meskipun hanya sekitar satu persen dari total kebutuhan lahan, ia mengatakan tanah tersebut tersebar di beberapa lokasi. "Problem pembangunan di Indonesia memang urusan negosiasi pembebasan lahan, itu misalnya di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta," ujar Emil.

Di samping itu, ia mengatakan rapat tersebut membahas soal harapan PT KCIC agar ada kemudahan pembebasan pajak, keringanan sewa bila melewati lahan negara, dan insentif lainnya. DIa mengatakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah memberikan arahan agar ada kemudahan kepada investor.

Sebab, proyek kereta cepat Jakarta - Bandung itu termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional dan teknologinya pun adalah pionir. "Ini lah yang secara legal bisa kami akomodasi," tutur dia.

Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT KCIC Chandra Dwiputra mengatakan kemajuan proyek yang digarapnya telah mencapai 36 persen. Karena itu, ia menyebut rapat koordinasi dilakukan untuk mencari jalan mempercepat konstruksi tersebut.

Chandra mengatakan perkara lahan sebenarnya sudah sedikit. Persoalan yang banyak dihadapi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung justru perkara administrasi, baik di pengadilan maupun di Badan Pertanahan Nasional. "Kami minta dukungan agar bisa dipercepat."

CAESAR AKBAR