TEMPO.CO, Jakarta - Pendaftaran seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 sejatinya akan dibuka pendaftarannya pada hari ini, Senin, 11 November 2019. Namun hingga kini situs sscn.bkn.go.id belum membuka pendaftaran secara resmi.

Hingga berita ini diunggah, situs tersebut malah menampilkan countdown waktu pendaftaran SSCN 2019 yang masih terhitung belasan jam lagi tepatnya pukul 23.59 WIB. Tampilan ini muncul ketika mengakses tombol 'daftar sekarang',

Sebelumnya, dikutip dari media sosial Twitter Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yakni @BKNgoid, juga terdapat spekulasi kalau pendaftaran akan dibuka pada Senin pertengahan malam nanti.

"#SobatBKN, mimin dapet bisikan bahwa akan ada sesuatu pada 11.11.19 11:11 PM. Info ini valid mimin dapatkan dr intelijen, tapi kira-kira apa ya? Bukan diskon belanja online pastinya.#CPNS2019 #TheNewEpicBattle #BKNSemangatUntukNegeri #ReformasiBirokrasiBKN," tulis akun tersebut.

Hingga kini belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh BKN mengenai kapan jam tepatnya pendaftaran CPNS 2019, sehingga calon pendaftar disarankan untuk menunggu pengumuman resmi dengan memantau laman media sosial resmi BKN.

Anggota Ombudsman, Laode Ida, sebelumnya menyatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait seleksi CPSN 2019. Salah satu rekomendasinya adalah setiap instansi dan kementerian yang ikut serta dalam CPNS 2029 harus mempunyai pusat layanan atau bantuan.

Pusat layanan ini harus benar-benar dapat menampung dan menyelesaikan keluhan para peserta. "Setiap instansi yang melakukan pembukaan harus punya compliance handling yang bersifat ad hoc," kata Laode di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

Walaupun pada tahun sebelumnya sudah ada Pusat Layanan, tapi Laode mengatakan itu hanya formalitas dan tidak bersifat khusus sehingga peserta seleksi tidak terlayani dengan baik. "Optimalisasi help desk. Berdasarkan temuan kami, hanya normatif dibentuk, kami melihat bahwa perlu ada optimalisasi dari help desk," ucapnya.

Rekomendasi kedua, soal rumpun keilmuan yang disyaratkan pada tahun lalu. Menurut Laode hal ini harus dievaluasi karena membingungkan para peserta dan membatasi peluang mereka dalam mengikuti seleksi. "Hal ini menimbulkan interpretasi sendiri-sendiri," kata Laode

Dirinya mengaku telah menyampaikan rekomendasi soal seleksi CPNS ini kepada Kemenpan RB selaku ketua Panitia Seleksi dan Kemendikbud sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas nomenklatur pendidikan. "Kemendikbud akan segera mengundang beberapa perguruan tinggi untuk menyepakati rumpun keilmuan supaya nanti membantu para panitia dan para verifikator kementerian masing-masing," ucapnya.

BISNIS | EKO WAHYUDI