TEMPO.CO, Jakarta - PT Sriwijaya Air meminta hasil kerja sama operasi manajemennya dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. diaudit. Perjanjian kerja sama dua entitas penerbangan itu sendiri telah berlangsung hampir satu tahun.

Kuasa Hukum dan salah satu pemegang saham Sriwijaya Air, Yusril Ihza Mahendra menyatakan meragukan pengelolaan manajemen Sriwijaya selama dioperasikan oleh Garuda Indonesia Grup sejak November 2018. Selain itu, Yusril juga meragukan pembayaran utang Sriwijaya Air selama manajemen diambilalih Garuda Indonesia Group.

“Garuda juga bilang selama mereka manage, utang Sriwijaya berkurang 18 persen. Kami juga tidak percaya, audit saja,” ujarnya seperti dikutip Bisnis, Ahad 10 November 2019.

Tidak hanya sampai di situ, sebelumnya, pihak emiten berkode saham GIAA tersebut mengklaim bahwa selama operasional dijalankan oleh Garuda Indonesia Grup mampu membuat kinerja Sriwijaya moncer. Setelah merugi hingga Rp1,6 triliun pada 2018, laporan keuangan maskapai diklaim berbalik menjadi positif pada kuartal I/2019 seiring dengan perbaikan manajemen dan strategi perusahaan.

Namun, Yusril masih meragukan capaian kinerja tersebut. Pasalnya, selama kerja sama manajemen berlangsung, pihak Sriwijaya Air lebih banyak dirugikan. Sebab, ia menilai, terlalu banyak konflik kepentingan antara anak-anak perusahaan Garuda Indonesia dengan Sriwijaya.

“Kami tidak percaya [jadi lebih baik saat KSM]. Makanya Pak Luhut [Menko Maritim dan Investasi] minta BPKP dan auditor independen untuk audit benar apa tidak,” kata Yusril.

<!--more-->

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Iswan Elmi mengatakan lembaganya siap melakukan audit atas kerja sama yang dilakukan oleh anak perusahaan Garuda Indonesia, Citilink, dengan maskapai Sriwijaya Air. Namun, audit khusus tersebut baru akan dilakukan jika sudah ada permintaan dari kedua belah pihak.

“Ya namanya pelayan masyarakat harus siap,” kata Elmi saat ditemui dalam acara reuni akbar alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Kampus STAN, Bintaro, Tangerang Selatan, Ahad, 10 November 2019.

Menurut Elmi, sampai saat ini belum ada pengajuan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Tanpa adanya pengajuan atau persetujuan dilakukan audit tersebut, BPKP juga tidak akan bisa memulai audit. “Dua-duanya harus mengajukan, kecuali tindak pidana korupsi, enggak perlu persetujuan,” kata dia.

Sebelumnya, kisruh kerja sama manajemen antara Garuda dan Sriwijaya dikabarkan kembali pecah pada Kamis pekan lalu. Direktur Perawatan dan Servis Garuda Indonesia Iwan Joeniarto mengatakan kondisi tersebut terjadi karena kondisi dan hal tertentu yang membuat kedua pihak tidak mencapai kesepakatan.

Garuda Indonesia Group menegaskan bahwa Sriwijaya Air Group sudah bukan menjadi bagian dalam kerja sama operasi yang dijalin antara Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air.

BISNIS | FAJAR PEBRIANTO