TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian menggugat Majalah Tempo terkait laporan investigasi Majalah Tempo edisi 9-15 September 2019 berjudul "Gula-Gula Dua Saudara". Gugatan perdata tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 Oktober 2019.

Situs Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencatat nama pihak penggugat Menteri Pertanian Republik Indonesia dan pendaftar gugatan Sabarman Saragih. Sedangkan pihak tergugat tercatat tiga orang, yakni PT Tempo Inti Media Tbk. cq Majalah Tempo, Arif Zulkifli selaku Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, dan Bagja Hidayat selaku penanggung Jawab Berita Investigasi Majalah Tempo.

Pada gugatan dengan nomor perkara 901/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL itu, penggugat meminta Pengadilan menghukum para tergugat membayar ganti rugi berupa kerugian materil senilai Rp 22.042.000 dan kerugian immateriil Rp100 juta.

Menteri Pertanian juga meminta Majalah Tempo memohon maaf di Majalah Tempo dan surat kabar nasional selama 7 hari dengan ukuran setengah halaman. Di samping itu, Tempo juga diminta meletakkan sita jaminan terhadap Gedung Tempo yang terletak di Jl Palmerah Barat No.8 Jakarta Selatan.

Menanggapi hal tersebut Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Syahrul Yasin Limpo mengaku belum mengetahui terkait gugatan itu. "Aku belum tahu, tuh," kata Syahrul di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

Syahrul juga mengaku masih belum mengetahui substansi yang dilayangkan dalam gugatan tersebut. Diberondong sejumlah pertanyaan, ia hanya berlalu sambil menuruni tangga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan bergegas memasuki kendaraan roda empatnya.

Ketika dikonfirmasi lebih jauh, Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian Maha Matahari Eddy Purnomo, hanya meminta Majalah Tempo untuk mengikuti proses yang ada. "Iya itu sudah ikuti saja prosesnya," kata dia melalui sambungan telepon, Kamis, 7 November 2019.

Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Dhyatmika meminta Kementerian Pertanian untuk mengikuti jalur gugatan di Dewan Pers. “Kami berharap Kementerian Pertanian mengikuti proses di Dewan Pers,” kata Wahyu pada Rabu, 6 November 2019.

<!--more-->

Wahyu mengatakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maka setiap sengketa pemberitaan harus melalui Dewan Pers. Menurut Wahyu, saat ini masih ada proses aduan Kementerian Pertanian yang masih berlangsung di Dewan Pers.

Meski begitu, Wahyu mengatakan Majalah Tempo siap mengikuti proses hukum ini. “Tapi kami menegaskan bahwa proses gugatan ini seharusnya hanya di Dewan Pers,” tuturnya.

Adapun gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dilayangkan setelah Menteri Pertanian mengadukan Majalah Tempo ke Dewan Pers pada Senin, 9 September 2019. Redaktur Pelaksana Majalah Tempo Bagja Hidayat mengatakan bahwa pelaporan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pers meski seharusnya didahului oleh hak jawab.

Menurut penanggung jawab Desk Investigasi Tempo ini, mengadukan sebuah berita karena narasumber merasa tidak puas dijamin oleh konstitusi. Bagja mengatakan bahwa investigasi “Gula-Gula Dua Saudara” terdiri dari tujuh artikel dalam edisi 9-15 September 2019 sebanyak 14 halaman.

Semua artikel telah melalui tahap pencairan bahan hingga konfirmasi. Dalam investigasi itu dimuat pula wawancara dengan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Kerja Amran Sulaiman dengan judul “Saya Kejar Sampai Kabupaten” dan wawancara Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam dengan judul “Kalau Sudah Tidak Mampu, Tutup Saja”.

Investigasi itu mengurai keinginan pemerintah dalam swasembada gula dengan memberikan konsesi lahan tebu dan pabrik kepada 10 perusahaan, termasuk perusahaan Haji Isam di Bombana, Sulawesi Tenggara.

Amran, seperti pengakuannya kepada Tempo, membantu mempermudah perizinan hingga ke tingkat lapangan di kabupaten. “Jadi tidak ada yang tendensius karena semua informasi sudah dikonfirmasi kepada keduanya,” kata Bagja, Senin, 9 September 2019. “Bahkan dicek ke pelbagai narasumber di lapangan, di Jakarta, dan instansi lain yang relevan.”

Menurut Bagja, sebuah berita bisa dianggap tendensius jika sebuah informasi ditayangkan tanpa konfirmasi kepada narasumbernya. Meski begitu, Bagja menilai positif pengaduan itu karena sesuai aturan. “Biar nanti Dewan Pers yang menilai pengaduan dan berita di Majalah Tempo itu,” kata dia.

SYAILENDRA PERSADA | M YUSUF MANURUNG