Menteri KKP Edhy Prabowo Siap Tampung Keluhan 24 Jam

Reporter

Antara

Rabu, 6 November 2019 13:33 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tiba di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat. Ia secara mendadak dipanggil oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa sore, 29 Oktober 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan pihaknya siap selama 24 jam untuk menampung berbagai keluhan serta mengharapkan berbagai pihak tidak ragu mendatangi KKP bila ada masalah yang perlu dibantu. "Kami siap 24 jam mendengar keluhan," kata Menteri Edhy di Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

Dia mengatakan telah biasa mendengarkan berbagai masukan sepanjang hari ketika menjadi anggota DPR. Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyatakan, berbagai pihak tidak perlu gemetar datang ke kementerian karena menteri adalah pelayan rakyat.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa salah satu amanah dari Presiden Joko Widodo kepadanya adalah agar dapat membangun komunikasi dua arah dengan nelayan dan pelaku usaha.

"Sehingga tidak ada lagi istilah seolah-olah negara tidak hadir," katanya.

Tugas kedua yang diamanahkan oleh Kepala Negara, ujar dia, adalah agar dapat membangun sentra perikanan budi daya untuk menambah devisa dan lapangan kerja.

Sebelumnya pengamat perikanan Abdul Halim menyatakan bahwa Edhy Prabowo merupakan sosok yang dinilai akan cepat beradaptasi dalam menggantikan peran Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

"Dengan pengalaman yang dimiliki Pak Edhy sebagai Ketua Komisi IV DPR RI periode 2014-2019 yang salah satunya membidangi urusan kelautan dan perikanan, beliau diharapkan tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dan berkoordinasi dengan internal kementeriannya (KKP)," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu menyatakan bahwa Edhy Prabowo dalam peran barunya harus fokus dalam sejumlah hal, antara lain memulihkan kepercayaan mesin birokrasi di internal KKP.

Hal tersebut, lanjut Abdul Halim, merupakan hal yang penting agar KKP dapat bekerja sebagai sistem yang solid dan terkoordinasi dengan baik guna menyelesaikan amanah UUD 1945 dan regulasi turunannya.

Selain itu, ujar dia, Edhy Prabowo juga harus dapat memperkuat capaian Menteri Susi dalam konteks menghadirkan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta bertanggung jawab baik dari hulu hingga ke hilir dari sektor kelautan dan perikanan serta kemaritiman nasional.

ANTARA

Berita terkait

Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

50 menit lalu

Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

Sejak Oktober 2023 lalu, Pemerintah telah mengumumkan keputusan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara atau IKN

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

13 jam lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Daftar Keluarga Jokowi yang Terima Penghargaan dari Pemerintah: Iriana, Anwar Usman, dan Bobby Nasution

13 jam lalu

Daftar Keluarga Jokowi yang Terima Penghargaan dari Pemerintah: Iriana, Anwar Usman, dan Bobby Nasution

Sejumlah keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat penghargaan dari pemerintah: Iriana, Bobby Nasution, dan Anwar Usman.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

2 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

3 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

3 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

3 hari lalu

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.

Baca Selengkapnya

Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

3 hari lalu

Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pilot project inovasi pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen memiliki dampak signifikan untuk kemakmuran/kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ucapkan Selamat ke Timnas U-23 Indonesia yang Lolos ke Semifinal Piala Asia U-23 2024

3 hari lalu

Jokowi Ucapkan Selamat ke Timnas U-23 Indonesia yang Lolos ke Semifinal Piala Asia U-23 2024

Timnas U-23 Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U-23 2024 setelah menyingkirkan Korea Selatan lewat adu penalti 11-10 menyusul hasil 2-2.

Baca Selengkapnya

Asal Usul Munculnya Kabar Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

3 hari lalu

Asal Usul Munculnya Kabar Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Gerindra menepis kabar kerenggangan hubungan antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Lantas, darimana munculnya kabar tersebut?

Baca Selengkapnya