Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tiba di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat. Ia secara mendadak dipanggil oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa sore, 29 Oktober 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan pihaknya siap selama 24 jam untuk menampung berbagai keluhan serta mengharapkan berbagai pihak tidak ragu mendatangi KKP bila ada masalah yang perlu dibantu. "Kami siap 24 jam mendengar keluhan," kata Menteri Edhy di Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
Dia mengatakan telah biasa mendengarkan berbagai masukan sepanjang hari ketika menjadi anggota DPR. Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyatakan, berbagai pihak tidak perlu gemetar datang ke kementerian karena menteri adalah pelayan rakyat.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa salah satu amanah dari Presiden Joko Widodo kepadanya adalah agar dapat membangun komunikasi dua arah dengan nelayan dan pelaku usaha.
"Sehingga tidak ada lagi istilah seolah-olah negara tidak hadir," katanya.
Tugas kedua yang diamanahkan oleh Kepala Negara, ujar dia, adalah agar dapat membangun sentra perikanan budi daya untuk menambah devisa dan lapangan kerja.
Sebelumnya pengamat perikanan Abdul Halim menyatakan bahwa Edhy Prabowo merupakan sosok yang dinilai akan cepat beradaptasi dalam menggantikan peran Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
"Dengan pengalaman yang dimiliki Pak Edhy sebagai Ketua Komisi IV DPR RI periode 2014-2019 yang salah satunya membidangi urusan kelautan dan perikanan, beliau diharapkan tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dan berkoordinasi dengan internal kementeriannya (KKP)," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu menyatakan bahwa Edhy Prabowo dalam peran barunya harus fokus dalam sejumlah hal, antara lain memulihkan kepercayaan mesin birokrasi di internal KKP.
Hal tersebut, lanjut Abdul Halim, merupakan hal yang penting agar KKP dapat bekerja sebagai sistem yang solid dan terkoordinasi dengan baik guna menyelesaikan amanah UUD 1945 dan regulasi turunannya.
Selain itu, ujar dia, Edhy Prabowo juga harus dapat memperkuat capaian Menteri Susi dalam konteks menghadirkan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta bertanggung jawab baik dari hulu hingga ke hilir dari sektor kelautan dan perikanan serta kemaritiman nasional.
Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
3 hari lalu
Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pilot project inovasi pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen memiliki dampak signifikan untuk kemakmuran/kesejahteraan masyarakat.