Jokowi Minta Menko Airlangga Cepat Perbaiki CAD dan Neraca Dagang

Reporter

Dias Prasongko

Editor

Rahma Tri

Rabu, 6 November 2019 13:32 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) mengikuti sesi pleno KTT ke-35 ASEAN di Bangkok, Thailand, Sabtu, 2 November 2019. Sejumlah isu yang dibahas pada KTT ke-35 ASEAN salah satunya mendorong pembangunan infrastruktur dengan konsep Indo-Pasific. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri di bawah koordinasinya untuk segera memperbaiki current account deficit (CAD) atau defisit transaksi berjalan serta neraca dagang. Menurut dia, hal ini merupakan agenda mendesak di tengah pelambatan ekonomi.

"Dalam kondisi seperti ini, saya sampaikan ada agenda mendesak. Saya sudah sampaikan kepada menteri ekonomi di bawah Pak Airlangga untuk segera bisa menurukan CAD, juga defisit neraca dagang. Kami akan konsentrasi di situ," kata Jokowi dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu 6 November 2019.

Karena itu, Jokowi menjamin, kebijakan yang beroritentasi dengan ekspor akan terus didorong pemerintah. Selain itu, pemerintah juga akan terus mengenjot produksi barang substitusi impor serta peningkatan daya saing produk ekspor.

Jokowi mencontohkan, jangan sampai Indonesia terus melakukan impor produk petrokimia, namun sebenarnya bisa memproduksi secara mandiri. Penghentian impor petrokomia ini dinilai bisa ikut andil dalam menekan impor.

Mantan Walikota Solo itu juga mencontohkan, sebagai negara dengan produksi batu bara yang banyak, Indonesia sebenarnya tidak perlu mengimpor liquid petroleum gas (LPG). Sebab, jika mau memanfaatkan teknologi yang sesuai, batu bara tersebut bisa diolah menjadi LPG.

Advertising
Advertising

"Avtur juga sama, minyak sawit kita bisa sebenarnya jadi B20, B30 bahkan B50. Kalau seperti itu, kenapa terus ekspor dalam bentuk raw material? Ini yang sebabkan persoalan pada CAD dan neraca dagang kita," kata Jokowi.

Selain fokus pada CAD dan neraca dagang, Jokowi juga ingin berfokus pada kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja. Sebab, saat ini masih ada 7 juta warga masyarakat yang ternyata masuk dalam kategori belum bekerja.

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

6 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

11 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

13 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

14 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

1 hari lalu

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan kasus pengenaan bea masuk Rp 31 juta untuk satu sepatu sudah sesuai aturan.

Baca Selengkapnya