TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengikuti rapat perdana dengan jabatan barunya di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Selasa, 5 November 2019. Di sela-sela rapat, sejumlah anggota komisi I DPR menyinggung masalah serangan digital atau cyber attack hingga buzzer.

Politikus dari Fraksi PKS, H. Sukamta, misalnya, menyinggung soal korelasi antara buzzer politik dan kemungkinan adanya hoaks yang merugikan. "Buzzer presiden ini sekarang merugikan. Kalau dicari di Google, muncul itu statementnya. Eksistensinya pun ada. Jika ada buzzernya dan hoaks, apa korelasinya," ujar Sukamta di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat perdana itu sendiri sebenarnya berisi agenda dengar pendapat dan pemaparan terkait rencana kerja kementerian periode 2020-2024.

Sukamta selanjutnya bertanya kemungkinan pemberantasan masalah tersebut ke depan. "Jadi, kita mau berantas yang mana, Pak Menteri," ujarnya.

Politikus lain namun juga dari Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf, menyinggung soal adanya serangan siber. "Hampir seluruh level secara teoretis bisa diserang oleh cyber attack," ujar Muzammil. Ia meminta pemerintah segera menyeriusi maraknya fenomena serangan digital.

Langkah awalnya, kata dia, pemerintah dapat lebih dulu menggelar dialog antara Kementerian Kominfo, Kementerian Pertahanan, dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Dialog itu dilakukan untuk menyeragamkan pandangan terkait serangan digital.

Kemudian, pendapat seragam dilontarkan oleh politikus PDIP, Junico Siahaan. Junico mengatakan fokus pembangunan ke depan perlu memperhatikan masalah serangan digital untuk mengantisipasi adanya perang proksi. "Kita fokus pada pembangunan infrastruktur. Tapi serangan digital ini ada proxy war juga di masyarakat," tuturnya.

Ihwal buzzer, Johnny belum memberikan keterangan detailnya. Namun, dalam paparan sebelumnya, ia menyatakan Kominfo memiliki program penanganan konten. Ke depan, kata dia, kementerian akan membuka portal aduan konten, pemblokiran konten negatif, melakukan analisisi tagar, menerima laporan isu hoaks, hingga menangani konten terorisme dan radikalisme dan peredaran kabar negatif lainnya.

"Untuk menangani cyber crime (kejahatan siber), kami akan melaksanakan patroli cyber, laporan kasus hoaks, analisis isu khusus, analisa tagar, dan profiling tagar. Tim cyber bekerja 24 jam non-stop," tutur Johnny.