EKSKLUSIF: Rudiantara Cerita Soal Hoaks hingga Admin Grup Kabinet

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara saat wawancara dengan TEMPO di Kantor Kementrian Komunikasi dan Informatika Jakarta, 8 Oktober 2019. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara saat wawancara dengan TEMPO di Kantor Kementrian Komunikasi dan Informatika Jakarta, 8 Oktober 2019. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika pada 27 Oktober 2014, Rudiantara mengeluarkan berbagai kebijakan. Di antaranya pembatasan akses internet saat kerusuhan di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September lalu. Pembatasan akses internet tersebut menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) misalnya. Mereka menganggap kebijakan tersebut membatasi masyarakat untuk mendapat hak atas informasi, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi.

    Selain kebijakan kontroversial, ada pula pencapaian Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah Rudiantara. Contohnya soal unicorn. Pada awal periode Kabinet Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan tiga startup unicorn atau perusahaan rintisan dengan valuasi US$ 1 miliar. Namun, jumlah usaha rintisan unicorn di akhir periode Kabinet Kerja melampaui target yaitu lima.

    Menjelang akhir masa jabatan sebagai Menkominfo, Rudiantara menerima kunjungan Tempo pada Selasa 8 September 2019. Mengenakan sneaker dan kemeja putih, bekas Sekretaris Jenderal Asosiasi Telepon Seluler Indonesia ini menjelaskan apa yang telah dikerjakan selama hampir 5 tahun sebagai Menkominfo. Berikut petikan wawancaranya?

    Apa yang sudah Anda kerjakan selama menjadi menteri hampir 5 tahun?
    Infrastruktur ICT (information and communication technology) kita ini terlambat. ICT indeks di ASEAN, kita kalah sama Singapura sudah pasti, lebih rendah dari Malaysia, lebih rendah dari Thailand, Vietnam juga mau nyusul, kita banyak tertinggal. Belanja ICT pemerintah kita terhadap GDP (Produk Domestik Bruto) cuma 0,1 persen, Thailand 0,3 persen, Malaysia 0,6 persen. Kalau dihitung per penduduknya, pemerintah Malaysia itu belanja ICTnya 18-19 kali dibanding pemerintah Indonesia belanja ICT untuk warga negaranya. Jadi kita ini ketinggalan, kita harus kejar.

    Karenanya dari awal beberapa hal dikejar. Pertama, 4G. Karena awalnya ragu 4G ada di 2016 di Indonesia. Saya katakan ke teman-teman operator, “Masa sih kita tahun 2016, iya tapi kita frekuensinya pisah-pisah harus dilakukan istilahnya reforming”. Ya udah saya bilang reforming aja. Teman-teman kumpul aja. Terserah teman-teman mau ngaturnya gimana. Kalau perlu nanti masuk ruangan saya kunci aja, kuncinya ga saya buka kalau temen-temen belum sepakat. Gampang-gampang saja, itu kan temen semua. Atau kalau tidak saya menggunakan kewenangan sebagai menteri. Akhirnya 2015 akhir kita masuk 4G.

    Terus ada juga program Palapa Ring. Membangun backbone atau tulang punggung broadband atau bahasa kita internet kecepatan tinggi. Itu untuk memastikan 514 kabupaten kota di Indonesia itu terhubung. Jadi itu jalan tol. Seperti jalan tol Jakarta Bandung, tentu ada pintu tol Bekasi, Cikarang, nanti kita bangun lagi jaringan ke dalamnya. Setidaknya backbone-nya ini dulu. Nah ini dikombinasikan dengan backbone dari operator.

    Jadi saat ini sudah beroperasi sejak Agustus kemarin, jadi tidak ada lagi kabupaten kota yang tidak terhubung dengan jaringan tulang punggung dari broadband atau Internet kecepatan tinggi.

    Indonesia Timur sudah juga?
    Itu sudah termasuk timur. Jadi ada tiga: barat, tengah, dan timur. Tidak mudah membangun timur bos, karena secara geografis kan alamnya sulit. Saya pernah terbang ke Palapa Ring Timur yang dibangun. Itu ada 52 lokasi yang harus pakai tower, tidak bisa lagi fiber optik ditarik. Dari 52 titik, 28 titik itu tidak ada jalan. Jalan setapak pun tidak ada. Jadi semua harus diangkut dengan helikopter. Helikopternya juga sewaan dari Rusia, karena besar. Bahkan untuk mengaduk semen di ketinggian, itu airnya dibawa pakai galon pakai helikopter. Itu saya pernah mampir ke beberapa lokasi ya. Malam itu temperaturnya 9 derajat, kalau siang 14-15 derajat. Tidak ada apa-apa sama sekali di saja, jadi kehidupannya bergantung pada helikopter. Ada 28 titik di ketinggian 3.000-3.500.

    Susah membangun? Susah. Lama membangun? Lama. Tapi kita harus membangun secara Indonesia sentris, tidak boleh dibedakan masyarakat kita yang di Papua, Papua Barat, Maluku, Aceh, Riau, Sumatera, di mana pun di seluruh Indonesia.

    Tapi saat ini masih ada wilayah yang belum dapat sinyal internet?
    Gini, yang kami fokuskan membangun backbone-nya, jalan tolnya. Tentu nanti jalan, termasuk jalan tikusnya harus dibangun. Contoh misal di Kalimantan di hutan diberi layanan selular, siapa yang mau pakai. Operator kasian return-nya dari mana, kalau return-nya enggak ada, enggak bisa memberi jaringan.

    Pemerintah perluas jaringan internet, tapi belakangan dilakukan pemblokiran di Papua? Hal itu diprotes.
    Bukan diblokir, tapi dibatasi layanan telekomunikasi yang seluler. Kan layanan ada voice, telepon, bisa SMS, dan data. Yang dibatasi datanya. Itu memang salah satu yang paling berat bagi saya membuat kebijakan pembatasan. Pembatasan ini kan saya dua kali melakukan selama di Kementerian ini. Pada bulan Mei dan pada saat di Papua. Itu karena peredaran hoaks. Hoaks macam-macam ada yang cuma disinformasi, ada yang menghasut, provokasi, ada yang mengadu domba, itu macam-macam. Waktu Kejadian di Jakarta sehari sampai 400-an URL. Di Papua juga begitu. Waktu bulan Mei pembatasan data itu secara nasional. Kalau di Papua provinsi bahkan berdasarkan kabupaten. Tapi kami tidak lupa dengan teman-teman media, di Jayapura dan Papua Barat itu di Manokwari disediakan media center. Walau data mati, media bisa kirim.

    Kalau diblokir hoaks bukannya semakin liar?
    Untuk dalam jangka waktu tertentu pendek, orang akan kehilangan sumber informasi. Tapi kalau sumber informasinya sendiri tidak kredibel, ya itu bagus. Artinya kehilangan informasi yang tidak kredibel. Contohnya waktu Mei, itu kan joke-nya, kemenangan media mainstream. Karena begitu tidak bisa lagi kirim foto maupun video yang isinya banyak hoax, semua orang nonton televisi, semua orang baca Koran. Makanya ada temen saya yang di media mainstream bilang, 'Lo sering-sering aja biar koran dan televisi laku lagi.'

    Tapi itu opsi terakhir yang kita lakukan. Karena kami harus menjaga prinsip kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dengan nasional security. Waktu Mei itu, diapresiasi oleh dunia, oleh global. Kok Indonesia bisa melakukan itu. Karena kami punya referensi di 10 negara lain, itu pilihan nya 0 atau 1, hidup atau tidak, diblokir total atau dihidupkan. Kalau kita kan hanya dibatasi. Karena itu, kami diundang di Inggris untuk menyampaikan presentasi ko Indonesia bisa dianggapnya menyeimbangkan antara implementasi freedom of press atau freedom of expresion dengan national security.

    Jangan kita berpikir sebagai orang Jakarta. Saya minggu lalu sama bu Khofifah (Indar Parawansa) Gubernur Jawa Timur yang take care terhadap warga dari Jawa Timur yang kembali ke Jawa Timur (dalam eksodus dari Papua). Mereka bahkan mengharapkan ditutup total, karena mereka ketakutan dari informasi yang mereka terima melalui internet. Kalau kita merasakan punya empati dengan mereka, bahkan maunya ditutup total. Kita di Jakarta tidak merasakan, jadi seolah-olah warga Papua dan Wamena saja yang merasakan. Coba tanya yang eksodus di sana bagaimana perasaannya? Bagaimana pengaruh dari internet terhadap itu? Semua ketakutan. Itu warga negara Indonesia juga jadi kita harus jaga juga.

    Perlu ada standar operasional (SOP)?
    Banyak juga yang nanya SOP-nya. Saya katakan, engga kmau saya bikin SOP. Kalau kita bikin, kita berpikir akan ada kejadian itu lagi. Saya berharap ini berakhir, sudah. setidaknya sudah ketika saya sudah jadi menteri.

    Solusi biar tidak terjadi blokir lagi?
    Isu mengenai hoaks ini, kita harus meng-address-nya secara strategis literasi. Tingkat literasi kita ini masih boleh dikataian kurang dan orang Indonesia itu pengen tampil. Orang Indonesia kan banci tampil, narsis. Gini aja, waktu di Thamrin ada bom, ada yang ketembak, ada polisi, ada macam-macam, orang malah ada yang foto-foto. Itu orang Indonesia begitu. Habis itu di-upload. Dia enggak terlalu peduli, enggak punya empati terhadap korban. Jadi literasi, literasi, literasi.

    Pemerintah melakukan ini dengan suatu gerakan. Pemerintah tidak mungkin meningkatkan literasi seluruh masyarakat secara sendiri. Kita ada 270 juta orang, 180 juta kurang lebih yang punya akses ke internet, gimana caranya Kominfo sendiri? Jadi kami bikin gerakan dengan kementerian lain, perusahaan, korporasi, Tempo juga ikut deh kalau ga salah, dengan teman-teman media, LSM, bahkan artis, melalui Parfi 56 juga ikut. Ada 103 organisasi institusi membuat gerakan ini. Tiap hari melakukan literasi, mengajarkan kepada masyarakat untuk lebib bijak menggunakan media sosial.

    Sederhananya saja bos. Orang itu tidak sadar, sebelumnya, katakanlah empat tahun lalu kalau orang telepon yang bayar yang nelepon, yang nerima telepon enggak bayar. Sekarang pakai aplikasi, yang nelepon bayar, yang ditelepon bayar, yang kirim foto bayar, yang nerima foto bayar, yang ngirim video bayar, yang terima video bayar. Coba di grup WhatsApp, saya terima info tidak benar, kemudian saya dipaksa menerima itu, akibatnya pulsa saya kemakan, saya rugi dua kali.

    Setelah diblokir hoaks turun?
    Sebentar, gini. Itu tadi literasi yang pertama. Yang kedua, di tengah itu dilakukan take down account atau kalau situs pembatasan akses. Kemudian ketiga, di hilir lagi dilakukan lagi penindakan secara hukum di dunia nyata. Saya kan penindakan di dunia maya, ini penindakan di dunia nyara oleh teman-teman polisi.

    Apakah hoaks berkurang?
    Jangan pernah kita berpikir hoaks itu 0 persen. Jaman Nabi Isa sudah ada hoaks, zaman Nabi Muhammad sudah ada hoaks, hoaks itu ada. Hoaks itu ada, hoaks itu harus kita lawan terus untuk diminimalisir untuk ditekan, tapi untuk jadi tidak ada hoaks di dunia, tidak ada.

    Indonesia pengunduh video porno terbesar di dunia?
    Udah 900 ribu lebih yang kita tutup. Pada dasarnya di Indonesia ada Undang-undang Anti Pornografi dan lain sebagainya, tapi di luar negeri ini industri tersendiri. Kita tutup, ada lagi, karena di sana (ada) industri (yang memasok).

    Selain diblokir, apalagi untuk membatasi video porno?
    Tidak ada. Selalu literasi. Kenapa di negara skandinavia, di sana ada hoaks, tapi masyarakatnya tenang, enggak ribut. Karena dari sekolah, yang mendasar, mereka diajari bagaimana melakukan terhadap informasi yang dia dapat. Jadi mereka sudah punya resilience, ketahanan sendiri. Kalau di Indonesia kan tidak. Terima, disangkanya itu benar, apalagi sesuai dengan harapannya, padahal belum tentu benar.

    Apalagi ada tren buzzer ya?
    Wah itu lain lagi lah

    Itu Anda mengurus juga?
    Jadi gini, kalau masalah buzzer, kami tidak melihat itu buzzer atau tidaknya. Bedanya apa sih buzzer dengan endorser. Di undang-undang tidak ada larangan jadi endorser, tidak ada larangan jadi buzzer. Yang dilarang adalah konten. Jadi Kominfo tidak melihat itu buzzer atau bukan atau siapa, selama kontennya bertantangan dengan UU, kita sikapi, kalau tidak terserah, orang dunia maya.

    Tapi itu kan mempengaruhi persepsi publik?
    Ya, bisa tapi tidak dilarang. Apa bedanya endorser. Kami tidak melihat itu buzzer atau tidaknya. yang penting kontennya tidak bertantangan dengan aturan.

    Tidak bisa ditertibkan?
    Ini dunia yang terbuka, bagaimana menertibkannya? Platform punya kebijakan tersendiri. Kalau melanggar kebijakan yang dibuat platform, itu urusannya platform.

    Kalau pemerintah?
    Pemerintah bisa berbeda kebijakannya dengan platform. Kita fokus sebenarnya gini, kenapa dilakukan pembatasan, karena berdasarkan UU ITE, pemerintah wajib melindungi masyarakat. Kalau saya tidak melakukan pembatasan, misal pada Mei dan Papua, saya melanggar undang-undang. Artinya saya tidak melindungi masyarakat.

    Meski dianggap melanggar hak asasi?
    Gini, kalau masalah kebijakan suka atau tidak suka, pasti ada yang suka dan tidak suka. Tapi saya berpatokan kepada kemaslahatan masyarakat. Selama maslahatnya masih lebih banyak daripada mudaratnya, ya saya lakukan. Karenakan tugas negara salah satunya melindungi dan melayani masyarakat. Waktu Telegram saya matikan, saya juga di-bully. Bahkan ditulis, darah Rudiantara halal untuk dibunuh.

    Ini kehidupan yang kita harus ambil posisi. Kalau saya insya Allah untuk kepentingan masyarakat, manfaatnya lebih besar dibanding mudharatnya.

    Kembali ke buzzer, berarti itu tidak bisa ditertibkan?
    Gini, yang bisa menertibkan, yang create buzzer, yang mengkoordinir buzzer. Bagi saya, tidak ada di UU buzzer atau endorser tidak boleh. Tidak ada! Yang penting adalah kontennya melanggar atau tidak. Yang tidak boleh, melanggar konten tertentu seperti kesusilaan, pornografi, perjudian, pengedaran obat dan makanan, dan lain sebagainya.

    Penindakan konten di Anda juga?
    Kalau konten iya, selama di dunia maya di Kominfo. Tapi kalau di dunia nyata, barulah teman-teman polisi.

    Kemarin soal ramai grup STM ada nomor-nomor polisi, Anda juga menangani?
    Tidak, saya tidak lakukan itu. Kembali kita ini di dunia maya, tapi penelusuran di dunia nyata oleh polisi. Kita enggak bisa masuk, Kominfo itu bukan segalanya.

    Sama, untuk aplikasi juga begitu. Saya kan diminta menutup aplikasi macam-macam. Contoh misal roda dua Gojek, mau saya tutup? Tidak kan, tapi kan saya diminta nutup, saya pasang badan, didemo. Untung temelan-teman bantuin.
    AirBnB juga minta ditutup. Kalau saya tutup, Airy Room buatan anak Indonesia juga ditutup. Untung menteri pariwisatanya sahabat saya dan tau teknologi. Akhinya diatur, AirBnB satu tahun hanya boleh beberapa puluh hari.
    Kita enggak bisa cegah teknologi. Saya didemo dulu suruh nutup ini, nutup ini, enggak saya tutup karena saya tanya wartawan aja, tidak mau ditutup. Saya juga sama.

    Mengenai startup apa bantuan pemerintah ke startup?
    Tanpa iklim yang kondusif, tidak ada yang mau invest di startup. Anak muda dan milenial banyak yang di startup, tapi kita pemerintah di Kominfo. Kominfo itu perannya berubah dari tadinya sebagai regulator, izin yang urusin, tarif dan lain-lain. Ini kan berubah dari regulator menjadi fasilitator. Kami memfasilitasi anak-anak muda maunya apa, aturan seperti apa. Di Kominfo tahun 2018 kita hanya mengeluarkan 18 peraturan menteri, tapi kita membunuh 70 peraturan menteri. Saya katakan tidak ingin menandatangani permen kecuali mematikan peraturan menteri yang lama. Makin banyak makin bagus. Yang bikin susah orang makin bagus kita tutup. Tahun ini kita keluarkan 37 (peraturan menteri), kita bunuh ada 90 lebih. Anak muda bos, diregulasi ketat-ketat mana mau. Mana bisa? Mereka biarin saja bertumbuh besar. Jadi pindah dari regulator jadi fasilitator, bahkan akselerator. Contoh kita mengakselerasi adanya lima unicorn.

    Saya lupa target kita lima pada 2019. Padahal yang tertulis tadinya tiga, yaudah bonus. Mudah-mudahan nanti akhir tahun ada lagi.

    Apa tuh, bocoran dikit dong?
    Bukan bocoran dikit. Bahasanya gini. yang melakukan transaksi bisnis ini bukan saya, orang lain, investor. Tugas saya menyediakan iklim yang kondusif. Saya selalu bilang tiap tahun ke Temasek, percayalah, Anda underestimate ekonomi digital indonesia dengan angka sebelumnya segitu, dan kenyataan setiap tahun dia update lagi, sampai akhirnya sama dengan angka saya US$ 130 miliar.

    Kalau kita lihat secara teori, itu mengikuti aliran uang. Dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita 20 persen untuk pendidikan, lebih dari Rp 500 triliun. GMV (Gross Merchandise Value)-nya cuma 2 persen aja sudah Rp 10 triliun lebih, hampir US$ 1 miliar. Logikanya bisnis itu mengikuti uang ke mana kan? Kesehatan juga. Belanja kita lebih dari Rp 100 triliun. Itu baru pemerintah belum lagi swasta. Kita tunggu saja.

    Apa saja pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan?
    PR masih hanyak. Banyak yang dikerjakan, tapi banyak yang belum dikerjakan. Kalau bicara 5-10 tahun berikurnya, tetap infrastruktur. Kita ini terlambat mengambil keputusan, terlambat mengeksekusi. Palapa Ring itu konsep-nya Kominfo. Itu konsep dari 2005, hanya belum tereksekusi, hanya belum mendapatkan struktur yang pas. Sekarang begitu pemerintahan Pak Jokowi kita dapat struktur yang pas, kita kebut, selesai. Nanti adalagi. Sekarang satelit baru 1 kita kontraknya, untuk akhir 2022, tahun depan saya katakan pada teman-teman siapkan untuk satelit kedua. Tahun depannya lagi siapkan untuk satelit ketiga. Kalu tidak, kita tidak akan pernah mempunyai Infrastruktur yang memadai untuk negara.

    Itu yang harus dikerjakan untuk menteri berikutnya? Kalau menteri itu chief lagi?
    Waduh kalau itu tidak ada yang tahu. Kan kita profesional, kita sudah biasa kerja kontrak, waktunya ada, jelas. Sudah, sudah lah. Kita siapkan untuk berikutnya, tetap infrastruktur, tetap ekosistem, maupun environment yang bagus untuk mendukung ekonomi digital. Karena ini yang akan menjadi taruhan kita ke depannya.

    Selama jadi menteri, apa cerita paling menarik?
    Saya paling senang kalau ke daerah, ketemu sama anak-anak. Bagaimana melihat keceriaan muka mereka. Kemudian kita berikan tambahan akses internet untuk menggunakannya dengan baik. Itu akan menjadi bibit-bibit yang bagus. Saya berpikir yang harus diperbaiki sektor pendidikan.
    Waktu sekolah di SD, saya diajari berhitung belum ada matematika. 2x2=4, 2+2=4 juga. Saya tanya gurunya, “Apa bedanya kali dengan tambah kalau hasilnya sama?” Jawaban gurunya, “Sudahlah kamu tidak usah ngomong hafalin saja.: Tidak bisa anak-anak kita disuruh ngapalin, gimana kita mau punya fighting spirit, gimana kita mau berkompetisi dengan negara lain kalau kita hanya ngapalin. Kita harus punya critikal thinking. Anak-anak kita harus didorong bertanya, tetap dalam koridor budaya dan agama kita. Itu yang akan mengubah bangsa kita ke depan.

    Chief admin grup kabinet?
    Iya

    Ada yang unik-unik di grup kabinet, misal siapa yang paling aktif?
    Oh ada, tapi kan bukan untuk publik. Ini aja, bukan hoaks, tapi kadang-kadang lebih cepat jari daripada pemikiran. Itu kadang terjadi di grup kabinet.

    Kaya gimana itu?
    Itu ulang tahun. Begitu ada bilang ulang tahun, yang lain langsung ikut ngucapin selamat ulang tahun. Padahal setelah beberapa posting, saya bilang ulang tahun saya bukan tanggal itu, sudah beberapa bulan lalu. Istilahnya menteri atau anggota kabinet juga manusia. Sama di grup teman-teman juga ada gitu kan. Saya biasanya kalau ada yang ngucapin ulang tahun di grup, saya googling dulu. Kira-kira betul atau tidak ulang tahun dia.

    Di grup itu pun, jari lebih cepat dari verifikasi, apalagi di masyarakat luas, enggak ada saringan untuk itu atau mencari tahu misal googling dulu benar atau tidak. Diterima aja bahwa itu adalah benar.

    Ada aturan khusus di grup itu?
    Lebih bebas di grup kabinet, tapi kita tahu diri semua. Jadi yang diposting yang berkaitan dengan pekerjaan. Tapi ada juga yang suka kirim informasi-informasi terkini, bagus. Jadi kita tercerahkan. Misal kondisi ekonomi. Perang dagang AS Tiongkok, Trump tiba-tiba ngapain. Dengan begitu kita tahu dampak ke Indonesia.
    Ini di kabinet ada menteri yang suka posting dan saya tahu menteri ini punya tim ekonomi yang kuat, jadi yang diperoleh di tim ekonominya langsung disampaikan di grup kabinet.

    Bu Sri Mulyani?
    Bukan

    Pak Darmin (Nasution)?
    Ya pokoknya ada lah. Ini kan di grup kabinet, tapi ya jangan muncul juga yang kocak tadi yang saya sampaikan.

    Peluang kira-kira akan kepilih lagi jadi menteri?
    Saya tidak tahu, dan saya tidak boleh menilai diri saya sendiri. Enggak fair. Tapi kalau saya sebagai profesional, saya enggak pernah di pemerintahan sebelumnya, selalu di korporasi. Korporasi kan gitu kontrak, nanti di perpanjangan atau tidak ya terserah pemegang saham.

    Di sini saya hanya berharap menjadi pembantu pak jokowi dan pak JK yang baik, sudah itu aja. Namanya juga pembantu.

    Perbedaan antara jadi direksi dengan jadi menteri?
    Beda. Kita direksi menggunakan P and L, profit and loss. Waktu di korporasi, semua dolar atau rupiah, itu aja itungannya. Kalau di sini kebahagiaan masyarakat. Berapa kebijakan yang kita buat dan kebijakan yang dibunuh.
    Misal di dunia start up, ngapain diatur, biarin saja gede. Success rate-nya start up itu berapa persen, kalau diatur-atur malah turun. Kita maunya naik. Tidak usah diatur, yang penting kita dekat sama mereka.

    Kalau sudah tidak jadi menteri lagi?
    Saya orang korporasi, tetap korporasi, yang pasti saya ngurus masjid lagi. Sebelum jadi menteri saya dulu ngurus masjid, sekarang masih ngurus masjid, nanti ngurus masjid lagi. Itu kepuasan tersendiri. Saya juga sekarang bertanggung jawab membangun gedung dewan masjid dan saya akan tuntaskan.

    Tidak bikin startup?
    Lihat saja nanti, yang muda-muda lah. Kita berbagi pengalaman ke yang muda-muda dan mentoring kepada yang muda-muda.

    CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI | ANDI IBNU | ALI HIDAYAT | KODRAT SETIAWAN| RIDIAN EKA | ABDUR RACHIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.