TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini, 5 November 2019, mengelar rapat koordinasi tentang optimalisasi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Kementerian masih melihat lebih lanjut terkait kemungkinan TPPI menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memiliki opsi menjadikan TPPI sebagai perusahaan BUMN. Apalagi saham terbesarnya saat ini dimiliki oleh PT Pertamina (Persero).

Kendati demikian, kata Airlangga, pemerintah masih melihat lebih jauh mengenai opsi ini. "Ini kita lihat dulu strukturnya, meski sekarang sudah bagian dari BUMN karena saham terbesarnya kan Pertamina," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2019.

Adapun sejumlah menteri terlihat berkumpul di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Mulai Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan hadir dalam rapat ini.

Sebelumnya, pemerintah resmi mengempit 96 persen saham TPPI. Selama ini, perusahaan yang terletak di Tuban, Jawa Timur itu hanya difungsikan sebagai pengolah minyak dan petrokimia.

Meski sahamnya telah dimiliki pemerintah, status perusahaan TPPI belum jelas. Karenanya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengusulkan supaya TPPI menjadi BUMN usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 66 Tahun 2019 tentang Penambahan PMN Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham TPI. Dengan ditekennya beleid tersebut, utang TPPI yang mencapai Rp 2,62 triliun kini dikonversi menjadi 157,91 ribu lembar saham.

DIAS PRASONGKO