TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mencatat ada empat trayek pengiriman barang via tol laut yang berpotensi dimonopoli oleh perusahaan swasta. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Wisnu Handoko merinci keempatnya ialah trayek Tanjung Priok - Namlea, Tanjung Priok - Dobo, Tanjung Priok - Saumlaki, dan Tanjung Priok - Wasior.

"Kebanyakan trayek yang dimonopoli memang di Indonesia bagian timur. Ini terjadi karena pengirimannya paling besar ke sana," ujar Wisnu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 1 November 2019.

Wisnu menjelaskan, sejatinya problem monopoli telah diendus oleh kementeriannya sejak lama. Dugaan monopoli itu kentara dari laporan pengawasan operasional pengiriman barang yang telah dilakukan oleh masing-masing kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.

Wisnu memastikan telah meminta pihak KSOP untuk mengetatkan pengawasan terhadap pengiriman barang. Namun, ia berdalih kementeriannya tidak berwenang menyentuh bisnis perdagangan.

"Jadi kalau harga kan punya mekanisme pemantuan harga pasar. Dari kami, kalau misalnya pemain yang ada di situ gimana, kami mengawasi," ujarnya.

Untuk memperketat pengawasan, pada 2018, Kementerian Perhubungan lantas membangun sistem digital untuk melacak arus barang masuk dan keluar melalui platform informasi muatan ruang kerja alias IMRK. Melalui sistem itu, Kementerian Perhubungan dapat mencatat perusahaan-perusahaan swasta mana saja yang terlibat sebagai pelaku pengirim muatan.

Namun, ia mengakui sistem digital pengawasan itu perlu diperbarui dalam waktu dekat. Sementara itu, untuk menindaklanjuti adanya dugaan monopoli, Kementerian Perhubungan akan menggelar rapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

"Kami akan rapat dengan KPPU besok Sabtu (2 November 2019) di Surabaya," tuturnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menyatakan telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan monopoli tol laut dari pemerintah daerah, khususnya di Maluku.

"Terutama di Maluku, jadi memang kami sudah mensinyalir bahwa terjadi satu penguasaan barang yang secara berlebihan," ujar Budi Karya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2019.

Akibat monopoli tol laut, Budi Karya mengatakan beberapa bupati mengeluhkan tarif pengiriman barang yang melonjak. Karenanya, kata dia, daerah tidak lagi merasakan harga normal pengapalan barang seperti saat pertama kali program ini diluncurkan.

Program yang digadang-gadang dapat mengurangi disparitas harga itu pun berangsur tidak efektif. Menindaklajuti aduan ini, Budi Karya memastikan kementeriannya akan segera menindak pihak-pihak yang disinyalir melakukan penyelewengan.

Masalah monopoli tol laut juga sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowo mengaku mendapat laporan ada monopoli perusahaan swasta soal tol laut. Ia menyayangkan hal ini lantaran program tol laut mendapat apresiasi dari masyarakat dan pemerintah daerah karena berhasil menurunkan inflasi dan harga barang.