TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut berkomentar soal heboh anggaran lem aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020. Ia mengatakan akan membicarakan persoalan APBD tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas dari APBD tentunyam dan berbagai hal nanti akan kami koordinasikan bersama," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

Rencana anggaran lem aibon pertama kali terungkap ke publik melalui cuitan Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana melalui akun media sosial Twitter.

"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?" tulis akun @willsarana, 29 Oktober 2019.

Dikutip dari laman apbd.jakarta.go.id pagu anggaran itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan nama "Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri" senilai Rp 82,8 miliar.

Adapun rincian anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuannya Rp 184.000. Penelusuran Tempo, di salah satu kios di Pasar Palmerah harga 1 kaleng lem aibon ukuran 0,1 liter seharga Rp 12 ribu. Adapun untuk ukuran galon, di situs belanja online harga satuannya Rp 192.000.

Setelah menimbulkan keriuhan, Dinas Pendidikan dan Komisi E DPRD akhirnya menghapus anggaran untuk pengadaan lem aibon senilai Rp 82 miliar dalam rapat pembahasan rancangan APBD DKI 2020.

"Ya tadi nol-in karena narasi lem aibon yang digunakan tidak ada," ujar ketua Komisi E Imam Satria di DPRD DKI, Kamis 31 Oktober 2019. Imam mengatakan setelah dihapus Dinas Pendidikan akan menggantikan kegiatan tersebut atau menyesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan oleh sekolah.

Sebelumnya, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi soal menyeruaknya sejumlah anggaran janggal dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Dia menilai munculnya sejumlah anggaran aneh itu lantaran sistem e-budgeting yang digunakan DKI Jakarta belum cerdas.

Anies menyampaikan bahwa sistem yang digunakan oleh DKI Jakarta masih manual dalam memasukkan dan verifikasi data. Hal itu membuat keteledoran petugas yang memasukkan data tak dapat terkoreksi. Misalnya, menurut dia, dalam anggaran lem aibon oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dengan nilai Rp 82 miliar.

Anies mengaku sudah pernah mereview secara internal kegiatan-kegiatan dalam rancangan APBD DKI Jakarta dan menemukan anggaran-anggaran yang tidak logis. "Satu satu kami lihat, tim kita review satu satu. dan saya paggil semuanya, saya tunjukan keanehan itu," ujarnya.

CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI | TAUFIQ SIDDIQ