Musim Liburan, BPS Minta Pemerintah Waspadai Inflasi Desember

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Rahma Tri

Jumat, 1 November 2019 11:25 WIB

Suasana pameran tiket pesawat dan paket wisata Japan Travel Fair yang digelar di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu, 2 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa sepanjang Januari - Oktober 2019, laju inflasi nasional year to date (ytd) sebesar 2,22 persen. Adapun secara tahunan laju inflasi Oktober 2018-Oktober 2019 tercatat sebesar 3,13 persen year-on-year (yoy).

Dengan laju inflasi year to date yang hanya 2,2 persen ini, BPS optimistis target inflasi 2019 akan tercapai. Target inflasi 2019 yang dipatok pemerintah yaitu 3,5 persen plus minus 1 persen. “Jadi Inflasi masih terkendali, tinggal dua bulan lagi. saya yakin target inflasi akan tercapai,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di kantornya, Jumat 1 November 2019.

Suhariyanto memperkirakan, inflasi pada November nanti tidak akan berubah banyak dari angka Oktober 2019. Akan tetapi, ia mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai kenaikan inflasi pada Desember 2019. “Karena biasanya ada permintaan angkutan udara karena liburan,” kata dia.

Sebelumnya, pada awal tahun hingga akhir April 2019, laju inflasi naik pesat karena dipicu kenaikan harga tiket pesawat. BPS meminta pemerintah mewaspadai harga tiket pesawat lagi pada bulan Desember. Sebab, memasuki peak season di musim liburan Natal-Tahun Baru permintaan tiket biasanya tinggi dan harga tiket pesawat pun melambung.

Kenaikan harga barang pada Oktober 2019 lalu diketahui telah membuat laju inflasi naik tipis. Sebab, pada September 2019, Indonesia justru mengalami deflasi 0,27 persen. “Secara umum mengalami kenaikan, tapi tipis,” kata Suhariyanto

Advertising
Advertising

Suhariyanto mengatakan, dua komoditas yang menjadi penyumbang terbesar pada inflasi adala harga ayam ras dan bawang merah. Masing-masing komoditas ini menyumbang inflasi sebesar 0,05 persen dan 0,02 persen.

Selain ayam ras dan bawang merah, komoditas lain yang menyumbang inflasi adalah lauk pauk hingga rokok. Suhariyanto mengatakan, rokok filter dan rokok putih menyumbang inflasi masing-masing 0,1 persen. Sehingga secara umum, komoditas yang masuk dalam kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau ini mengalami inflasi total sebesar 0,45 persen.

Inflasi tertinggi pada Oktober 2019 terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara yakni sebesar 1,22 persen. Sebaliknya, inflasi terendah terjadi di tiga kota yaitu Pematang Siantar, Sumatera Utara; Tual, Maluku; dan Ternate, Maluku Utara sebesar 0,01 persen.

Berita terkait

Iuran Wisata untuk Siapa

4 jam lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

1 hari lalu

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?

Baca Selengkapnya

Harga Tiket MotoGP Mandalika Didiskon 50 Persen Selama 26 April hingga 5 Mei 2024

2 hari lalu

Harga Tiket MotoGP Mandalika Didiskon 50 Persen Selama 26 April hingga 5 Mei 2024

Harga tiket ajang MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, didiskon 50 persen selama periode early bird.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

3 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

3 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

3 hari lalu

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

3 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

4 hari lalu

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 32 poin ke level Rp 16.187 per dolar AS dalam perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya