Wishnutama: Bekraf tak Dikerdilkan, Perannya Sangat Strategis

Senin, 28 Oktober 2019 07:36 WIB

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta -Fungsi dan tugas dari Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf yang kini telah bergabung ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf masih sama seperti sebelumnya ketika berdiri sendiri.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan bahwa Kemenparekraf tidak akan mengkerdilkan Bekraf dengan mengubah statusnya menjadi direktorat jenderal seperti yang banyak dikhawatirkan sebelumnya.

Wishnutama menyebut tengah mengkaji sistem seperti apa yang tepat untuk diimplementasikan untuk menghindari tumpang tindih tupoksi antara Kemenparekraf dan Bekraf. “Ini sebenarnya secara sistemnya sedang kita pikirkan sehingga tidak mengecilkan satu sama lain karena Bekraf itu masih penting dan perannya sangat strategis, " kata dia, Sabtu, 26 Oktober 2019.

Ia mengatakan ke depannya yang dipikirkan bukan hanya ekonomi kreatif di kota-kota besar saja. "Karena saya juga mendapatkan tanggung jawab untuk mengembangkan agar kreativitas yang mendunia itu bisa dirasakan manfaatnya secara merata di pedesaan atau kota-kota kecil.”

Ia mengatakan akan melanjutkan seluruh program yang telah diinisiasi dan dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 2015 itu. Selain itu, Tama juga memastikan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di Kemenparekraf tidak akan dianaktirikan.

Advertising
Advertising

Terkait dengan kekhawatiran terpecahnya fokus pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air, pria yang selama ini dikenal sebagai praktisi media penyiaran televisi itu menyebut akan memaksimalkan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanoesoedibjo yang baru saja ditunjuk pada Jumat, 25 Oktober 2019

“Kan, ada Wamenparekraf, ya. Artinya, kan, saya bisa membagi tugas dan sebagainya. Orang saya ini [berlatarbelakang] industri kreatif masa iya ekonomi kreatif saya kesampingkan,” katanya.

Tama mengaku belum melakukan pembagian tugas dengan Angela. Namun yang jelas dia yakin jika Angela akan sangat membantu dirinya menjalankan tugas sebagai Menparekraf lantaran memiliki latarbelakang yang sama.

Tama merupakan pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) PT Net Mediatama atau NET TV. Sebelumnya, pria kelahiran Jayapura, 4 Mei 1970 itu juga sempat berkarir di sejumlah televisi swasta di Tanah Air, antara lain Trans 7, Trans TV, dan Indosiar.

Adapun Angela yang mengisi sejumlah jabatan di perusahaan yang tergabung dalam perusahaan media, yaitu Media Nusantara Citra (MNC) Group milik taipan Hary Tanoesodibjo yang tak lain adalah ayahnya. Jabatan yang sempat diemban oleh Angela antara lain Direktur Media MNC Group, Wakil Direktur Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), dan Wakil Direktur Global TV (GTV). Pada tahun 2018, Angela juga sempat menjabat sebagai Managing Director RCTI dan GTV.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai sudah sepatutnya kewenangan terkait dengan ekonomi kreatif diberikan kembali ke kementerian yang berwenang menangani pariwisata. Menurutnya pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor yang tak dapat dipisahkan satu sama lain.

“Memang sebaiknya digabung Bekraf dengan Kemenpar karena jasa pariwisata dan turunannya lebih banyak terkait dengan produk kreatif. Sehingga Bekraf sebagai badan tersendiri sudah tidak diperlukan lagi,” katanya.

Aviliani meyakini bahwa produk dari ekonomi kreatif usai penggabungan Bekraf dengan Kemenpar akan lebih berkembang di masa yang akan datang. Sebab, pada dasarnya ekosistem dari ekonomi kreatif maupun pariwisata saling mendukung satu sama lain. “Industri pariwisata merupakan [bagian dari] ekosistem produk dan jasa kreatif.”

BISNIS

Berita terkait

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

7 jam lalu

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

Kemenhub tetapkan Bandara Adi Soemarmo turun status dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Ini kekhawatiran Sandiaga Uno,

Baca Selengkapnya

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

2 hari lalu

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

3 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

6 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

7 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

7 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

8 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

8 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

9 hari lalu

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Baca Selengkapnya

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

10 hari lalu

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.

Baca Selengkapnya