TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan substansi dari pidato pertama Presiden Joko Widodo selepas pelantikan tadi sore adalah pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan selama lima tahun ke depan. Sehingga, rencana-rencana yang disampaikan Presiden Jokowi harus didukung oleh seluruh partai politik.

"Kami tentu mencatat lima arahan Pak Presiden, kemudian untuk mendorong inovasi dan reformasi birokrasi, juga transformasi ekonomi," ujar Airlangga yang juga Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja Jilid I itu, di Kompleks Parlemen, Ahad, 20 Oktober 2019.

Ihwal posisinya pada periode kedua Jokowi, Airlangga menyerahkan segala keputusannya kepada presiden. Termasuk adanya wacana perubahan nomenklatur kementerian yang kembali menggabungkan kembali Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. "Kami serahkan kepada beliau."

Sebelumnya, Jokowi memaparkan program kerjanya lima tahun ke depan. Hal ini ia ungkapkan dalam pidato awal masa jabatannya sebagai presiden RI periode 2019-2024 dalam sidang paripurna Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Jokowi mengatakan, prioritas utama pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ia ingin SDM Indonesia menjadi sosok yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai teknologi. Untuk menunjang target tersebut, Jokowi berencana berkolaborasi dengan para profesional dari luar negeri. "Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," kata dia.

Menurut Jokowi hal tersebut tidak akan tercapai jika menggunakan cara lama. Ia menyatakan perlu endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen SDM. "Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," ucapnya.

Meski fokus utama pembangunan SDM, Jokowi menyatakan pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan terutama yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, akses ke kawasan wisata. "Yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," ujarnya.

<!--more-->

Jokowi mengungkapkan ia juga akan meneruskan kebijakannya memangkas sejumlah aturan. Caranya ia bakal mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerbitkan dua undang-undang besar. "Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," kata dia.

Fokus keempat, kata Jokowi, adalah penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Menurut dia, investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Ia mengatakan akan menyederhanakan eselon-eselon yang ada di kementerian.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ucap dia.

Sementara fokus kelima, kata Jokowi, adalah transformasi ekonomi. Ia mengajak semua pihak untuk bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern. "Yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata dia.