Bambang Brodjonegoro Dukung Rencana Jokowi Pangkas Eselon

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi keluarga keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk menuju Gedung Parlemen dalam rangka acara pelantikan presiden 2019-2024, 20 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo didampingi keluarga keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk menuju Gedung Parlemen dalam rangka acara pelantikan presiden 2019-2024, 20 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mendukung rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan menyederhanakan jabatan eselon dalam kementerian.

    Bambang menilai kebijakan tersebut dapat mendukung percepatan pengambilan keputusan dan menghindari panjangnya rantai birokrasi.

    "Menurut saya itu bagus, artinya eselonnya dirampingkan, disederhanakan supaya tidak terlalu panjang rantai pengambilan keputusan," kata Bambang usai menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks DPR/MPR Senayan Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

    Menurut Mantan Menteri Keuangan yang menjabat pada tahun 2014-2016 tersebut, kebijakan penyederhanaan eselonisasi itu sangat mungkin untuk direalisasikan.

    Bahkan, bukan tidak mungkin akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat setelah pengumuman nama-nama menteri yang rencananya dilakukan pada Senin pagi, 21 Oktober 2019. "Ya dalam waktu ini lah," kata Bambang.

    Sebelumnya rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian ini muncul dalam pidato Joko Widodo usai dirinya dikukuhkan sebagai Presiden periode 2019-2024.

    Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas.

    "Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

    Jokowi juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.