TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak menyebut Sri Mulyani Indrawati lebih cocok menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dibandingkan dengan posisi yang saat ini didudukinya yakni Menteri Keuangan.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah, misalnya. Ia menilai kebijakan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan masih kurang ekspansif dalam menerapkan kebijakan fiskal di tengah keadaan ekonomi yang sedang diancam resesi.

Piter menjelaskan, ekspansi fiskal dicirikan oleh dua hal yakni pelonggaran pajak dan peningkatan belanja pemerintah. Namun Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan tidak melakukan hal tersebut.

Defisit anggaran pada 2018 mencapai 1,82 persen dari PDB, sedangkan outlook defisit anggaran pada 2019 mencapai 1,93 persen dari PDB. Untuk APBN 2020, pemerintah mematok defisit di angka 1,76 persen dari PDB padahal undang-undang memberikan ruang untuk memperlebar defisit anggaran hingga 3 persen dari PDB.

"Ini namanya cari aman, kita butuh pertumbuhan ekonomi. Kalau enggak, bisa resesi. Mana terobosan untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita ini?" ujar Piter, Kamis, 17 Oktober 2019.

Meski ada sejumlah kekurangan, Piter menilai Sri Mulyani merupakan sosok yang kokoh sehingga cocok untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Wanita kelahiran Tanjungkarang (sekarang Bandar Lampung), Provinsi Lampung, 57 tahun lalu itu merupakan sosok yang kuat dan memiliki banyak kelebihan sehingga sangat cocok menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.

<!--more-->

Hal senada disampaikan oleh Direktur Suropati Syndicate, M. Shujari. Ia menyarankan Jokowi agar Sri Mulyani ditunjuk menjadi Menko Perekonomian pada Kabinet Kerja Jilid II, bukan sebagai Menteri Keuangan lagi.

Kualitas Sri Mulyani, menurut Shujari, sudah ditunjukkan ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan dengan kemampuan menjaga defisit APBN di bawah 2 persen PDB. "Oleh sebab itu, dirinya harus dipertahankan, bahkan sangat pantas jadi Menko Perekonomian," katanya seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Selain telah berhasil mengelola keuangan negara dengan baik di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, Sri Mulyani memiliki rekam jejak yang bagus dan integritas tinggi. Nantinya, jika menjadi Menko Perekonomian, Sri Mulyani harus memiliki kemampuan manajerial dan visi ke depan dalam mengamati pasar serta dunia usaha.

"Beliau cocok sebagai koordinator kementerian-kementerian strategis di bidang ekonomi yang penting dalam mendukung dunia usaha. Terutama bagaimana menjaga agar regulasi-regulasi di dunia usaha tidak saling tumpang tindih dan menjadi hambatan," katanya.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan Presiden Jokowi bisa mempertimbangkan Sri Mulyani menjadi menteri kembali di pemerintahan jilid 2. Karena menurutnya, mantan Direktur Manajer Bank Dunia itu dinilai mempunyai rekam jejak yang bagus.

"Jadi saya lihat beliau punya track rekor yang baik. Jadi dari sisi selama ini akan yang menjadi tupoksi beliau menurut kami dia masih layak dipertahankan," ujar Sarman di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 12 September 2019.

<!--more-->

Sebelumnya terdapat kabar yang beredar di media sosial, salah satunya tayangan video mengenai susunan kabinet baru Indonesia Kerja. Dalam tayangan itu, Sri Mulyani menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian. Tak hanya itu, sejumlah pesan berantai lewat sejumlah grup WhatsApp juga terlihat nama Sri Mulyani masuk dalam daftar kabinet Jokowi Jilid II sebagai Menko Perekonomian.

Ketika dikonfirmasi, Sri Mulyani mengaku datang ke Istana Merdeka pada Selasa lalu untuk menemui Presiden Jokowi. Soal pembahasan mengenai partisipasi dirinya dalam kabinet berikutnya, ia mengelak. "Mau ketemu Sesneg dahulu," ujar Sri Mulyani menjelaskan dirinya hendak bertemu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Alvara Research Center sebelumnya menyampaikan hasil survei kepuasan menteri era Kabinet Kerja, Sri Mulyani termasuk dalam jajaran tiga besar. Menteri-menteri ini diperkirakan akan kembali mengisi jabatan Kabinet Jokowi Jilid II.

Dari survei terakhir, kata CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali, ada tiga menteri pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014 - 2019 yang tingkat kepuasan publiknya tinggi.

Ia menyebutkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Survei tersebut dilakukan dengan metode pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling sebanyak 1.800 responden berusia 14 - 55 tahun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia itu dipilih dan diwawancarai secara tatap muka.

BISNIS | EKO WAHYUDI | ANTARA