Luhut Pandjaitan Ingin Toba Caldera Resort Jadi Penggerak Ekonomi

Reporter

Antara

Selasa, 15 Oktober 2019 09:38 WIB

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti, bersama Kepala Otoritas bandar Udara Wilayah II Medan, Bintang Hidayat dan Kepala Bandara Ferdinand Lumban Tobing, Farel Lumbantobing meninjau Bandara Sibisa, Parapat, Sumatera Utara, di sela kegiatan Peresmian Kawasan Toba Caldera Resort, pada Senin, 14 Oktober 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan berharap Toba Caldera Resort yang diresmikan pada Senin diharapkan bermanfaat bagi warga setempat dan menjadi penggerak baru perekonomian di wilayah Sumatera Utara.

"Toba Caldera Resort harus menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat setempat. Tidak ada satu pun desa yang kami korbankan demi keberadaan Toba Caldera. Sesuai amanat Presiden, pemerintah berperan membantu mengatur pengelolaannya sehingga pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh," ujar Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.

Luhut berkesempatan meresmikan resort tersebut didampingi Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, serta perwakilan kementerian terkait.

Menurut Luhut, Presiden Jokowi berpesan agar penyelesaian urusan tanah adat yang digunakan untuk akses jalan menuju Toba Caldera Resort segera diselesaikan dengan cara yang baik.

Dia menerima dengan tangan terbuka bagi siapa saja yang ingin berdiskusi terutama terkait keberadaan tanah adat tersebut. Terlebih kawasan Toba Caldera juga dapat digunakan bagi kepentingan adat.

Masyarakat yang hendak menggunakan lokasi ini hanya perlu menginformasikan terlebih dahulu mengenai rencana pemakaian tempat.

"Pembangunan di sini akan dilakukan secara menyeluruh. Di sekitar Danau Toba ini ada 39 spot pariwisata, kami akan membangun spot tersebut satu per satu. Untuk itu, perlu dukungan berbagai pihak sehingga pembangunan berjalan sesuai target yang ditetapkan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Menpar Arief Yahya menyampaikan komitmen sejumlah kementerian untuk memajukan pariwisata Danau Toba.

Ia mengatakan, sejumlah kementerian telah bersama membangun Danau Toba, baik dari segi dukungan maupun pendanaan. Selain itu, untuk segi pendanaan Badan Otorita Danau Toba bersama pemda setempat telah menggandeng pihak swasta untuk melakukan investasi.

"Kami mengundang lebih banyak lagi investor untuk bersama memajukan Danau Toba. Daerah ini milik kita bersama, maka mari bersama membangun Danau Toba," ujar Menpar.

Dia menambahkan, momentum ini tidak akan terulang lagi, maka pihak pemda sebaiknya memanfaatkan momen pembangunan ini dengan baik. Harapan Arief Yahya, agar para bupati bisa duduk bersama dan saling membantu dalam mengembangkan Danau Toba sehingga proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai target.

"Mengenai pembangunan di Toba Caldera Resort, kami juga mendukung target pembangunan fasilitas camping yang akan diresmikan pada 20 April 2020," kata Menpar.

Senada dengan itu, Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa pihaknya juga memiliki komitmen untuk mempercepat pembangunan kawasan wisata di 5 destinasi super prioritas, khususnya Danau Toba. Percepatan pembangunan yang dilakukan yakni terkait pembangunan dermaga, terminal, serta berbagai fasilitas dan aksesibilitas menuju Danau Toba.

"Komitmen ini tidak main-main. Setiap dua bulan kami mengadakan rapat untuk membahas pembangunan di Danau Toba demi memastikan pembangunannya berjalan lancar," tambah Budi Karya.

Sementara Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik komitmen yang disampaikan para menteri tersebut. Hal ini merupakan bukti kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan Danau Toba.

Edy memaparkan pada 2019, sudah ada sekitar 144 ribu wisman yang datang ke Danau Toba yang sebagian besar di antaranya berasal dari Malaysia. "Danau Toba milik kita bersama. Komitmen banyak pihak ini, menjadi pendorong bagi kami untuk meneruskan pembangunan Danau Toba," katanya.

ANTARA

Berita terkait

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

1 hari lalu

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

Kemenhub tetapkan Bandara Adi Soemarmo turun status dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Ini kekhawatiran Sandiaga Uno,

Baca Selengkapnya

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

2 hari lalu

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

3 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

7 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

7 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

8 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

8 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

9 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

10 hari lalu

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Baca Selengkapnya

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

11 hari lalu

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.

Baca Selengkapnya