TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau seluruh jajaran badan usaha milik negara (BUMN) meningkatkan integritas untuk menghindari kemungkinan munculnya keinginan melanggar aturan seperti korupsi.

“Ya kita di semua lini pengelolaan keuangan negara maupun kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN, sikap integritas itu merupakan suatu elemen yang luar biasa penting,” kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019.

Menurut dia, sikap integritas tersebut sangat berguna serta bisa menjadi benteng karena tugas para pengatur dan pengelola keuangan serta aset negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar.

“Dengan bertambahnya volume APBN dan meningkatnya jumlah aktivitas BUMN, kita berharap seluruh profesional yang mengelolanya semakin meningkatkan integritas bukannya semakin tergoda terhadap apa yang mereka lihat,” katanya.

Selain itu, BUMN juga perlu memperkuat kontrol internal seperti memahami peran masing-masing, meningkatkan kepatuhan sesuai aturan, memperbaiki tata kelola perusahaan, dan menerapkan sistem korporasi yang transparan dan akuntabel.

“Board, dewan komisioner seharusnya bisa memperkuat tata kelolanya sehingga ini tidak menjadi repetitif. Harus menerapkan corporate governance yang berdasarkan pada asas transparansi dan check and balance,” katanya.

Ia melanjutkan tindakan koruptif yang dilakukan oleh beberapa karyawan dalam sebuah perusahaan akan mencoreng nilai-nilai integritas yang dijaga karyawan lainnya sehingga menciptakan sebuah persepsi publik bahwa seolah-olah semua institusi juga korupsi.

“Mereka yang ingin melakukan hal yang baik dan melakukan sesuai dengan apa yg mereka anggap sebagai suatu nilai-nilai profesionalitas dan kejujuran. Mayoritas mereka ini pasti kecewa dan tersakiti oleh kejadian seperti itu,” ujarnya.

Tak hanya itu, adanya korupsi di jajaran pemerintahan juga menjadi suatu reputasi yang berat untuk pegawai yang selama ini telah berkomitmen dalam menjaga nilai-nilai kerja dan profesionalismenya.

“Jadi mereka merasa apa yang mereka lakukan dengan baik akhirnya hancur reputasinya dengan kejadian (korupsi) di antara BUMN hingga orang menganggap semuanya buruk,” katanya.

Sri Mulyani mengingatkan bahwa semua aset, kekayaan dan kekuasaan yang dikelola oleh orang-orang dalam jajaran pemerintah bukan milik pribadi melainkan uang rakyat sehingga harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat juga sangat peka terhadap kasus korupsi yang terjadi di berbagai tingkatan pemerintah sehingga harus menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan kontrol terhadap tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.

"Suatu aset, kekayaaan, kekuasaan itu bukan uang kita, itu uang rakyat. Saya rasa seharusnya kita belajarlah dari situasi itu masyarakat kan betul-betul masalah korupsi itu mereka bersatu, mereka against korupsi,” kata Sri Mulyani.

Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya direksi BUMN yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Menteri BUMN Rini Soemarno menjabat pada 2014 lalu.

Sebelumnya diberitakan dalam beberapa minggu terakhir dua direksi BUMN ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka yaitu Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda terkait suap impor ikan dan Direktur Utama PT Inti Darman Mappangara sebagai tersangka kasus dugaan suap antar BUMN yang melibatkan PT Angkasa Pura II.