Menkes Sebut Defisit BPJS Kesehatan Bisa Ditekan dengan Cara Ini

Kamis, 3 Oktober 2019 09:03 WIB

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan pemaparan saat Indonesian Tuberculosis International Meeting, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 6 April 2019. Pertemuan itu mengangkat tema A Joined Force To Bring TB Down, Recent Development in The Diagnosis and Management of Tuberculosis. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek menyatakan salah satu cara yang bisa mengurangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah perilaku serta lingkungan yang sehat.

"BPJS Kesehatan itu mengalami defisit karena banyak orang tidak sehat. Coba perilakunya dan lingkungannya sehat, maka tidak akan sakit," ujar Nila usai penyerahan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil menjalankan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.

Ia mencontohkan, lingkungan yang kotor akan menyebabkan banyak yang sakit. Untuk itu, menurut Nila, menjaga kualitas lingkungan agar kualitas kesehatan semakin membaik menjadi sangat penting.

"Kalau kita tidak sehat, maka penyakit akan terjadi terus. Oleh karena itu, penting mengubah perilaku kita," ujar dia. Ia juga mendorong agar masyarakat mengerti pentingnya perilaku hidup sehat, bukan sekadar naiknya iuran BPJS Kesehatan.

Kesadaran masyarakat akan kesehatan, kata Nila, pun harus terus dibangun. Pasalnya, kondisi yang ada saat ini sudah sangat memprihatinkan.

Advertising
Advertising

Nila mengambil contoh, masyarakat yang tak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan sehat bisa terkena penyakit dan harus melakukan pengobatan cuci darah yang butuh biaya besar. Saat ini biaya cuci darah sekitar Rp 700.000 hingga Rp 1.000.000 dan itu semua ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Sekarang iurannya hanya Rp 25.000, cuci darah harganya sekitar Rp700.000. Maka ada sekitar 30 orang yang menanggungnya. Seharusnya hal itu tidak benar, maka perilaku harus diubah," ucap Nila.

<!--more-->

Kementerian Keuangan sebelumnya mencatat, defisit BPJS Kesehatan terus melebar sejak 2014 lalu. Tahun ini, defisit keuangan yang ditanggung BPJS Kesehatan diestimasikan mencapai Rp 28,5 triliun pada tahun ini. Salah satu sumber utama defisit itu adalah pembayaran klaim peserta BPJS Kesehatan yang sangat besar.

Selama tahun 2018, BPJS Kesehatan telah menghabiskan dana Rp 79,2 triliun untuk pembayaran klaim 84 juta kasus penyakit peserta. Aktuaris BPJS Kesehatan Ocke Kurniandi mengatakan penyakit katastropik atau penyakit perlu perawatan khusus dan berbiaya tinggi yang paling banyak membebani anggaran dari BPJS Kesehatan.

Angkanya mencapai Rp 18 triliun atau 22 persen dari total dana pelayanan yang digunakan tahun lalu. "Biaya terbesar yang ditanggung seperti kardiovaskular, seperti penyakit jantung dan penyakit aliran darah lainnya," kata Ocke pada Tempo, Sabtu 24 Agustus 2019.

Ia mengungkapkan, untuk membayar klaim penyakit jantung, BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sampai Rp 9,3 triliun. Lalu untuk penyakit stroke, dikeluarkan uang senilai Rp 2,2 triliun.

Kemudian BPJS Kesehatan juga mencatat, pembayaran untuk pengobatan atau klaim penyakit kanker mencapai Rp 2,9 triliun. Adapun untuk kasus gagal ginjal dikucurkan Rp 2,1 triliun Sementara untuk penyakit darah seperti talasemia, dibayarkan klaim sebesar Rp 430 miliar.

ANTARA | EKO WAHYUDI

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

3 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

5 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

5 hari lalu

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

Salah satu kemudahan yang diberikan saat ini adalah peserta JKN aktif dapat berobat hanya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Baca Selengkapnya

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

5 hari lalu

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

Kehadiran aplikasi Mobile JKN kemudahan layanan kesehatan bagi peserta JKN

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

9 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

11 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

12 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

15 hari lalu

Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

Sri Mulyani menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, baik pada bidang pendidikan maupun kesehatan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

17 hari lalu

Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

Indonesia berisiko menghadapi kondisi 'twin deficit' seiring dengan menurunnya surplus neraca perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

24 hari lalu

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.

Baca Selengkapnya