BPJS Kesehatan Nonaktifkan 4,68 Juta Peserta, Ini Konsekuensinya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memangkas sebanyak 4,68 juta peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Namun di saat yang sama terdapat tambahan peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 4,66 juta yang baru didaftarkan.

    Deputi Direksi Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan Bona Evita menjelaskan hal itu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diubah melalui Keputusan Menteri Sosial No.109/HUK/2019 tentang Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kedelapan. Surat ini diterima oleh BPJS Kesehatan pada akhir pekan lalu, Jumat (27/9) dan berlaku pada 1 Oktober 2019.

    Penonaktifan tersebut dilakukan karena beberapa sebab di antaranya peserta tidak lagi masuk dalam DTKS, sudah meninggal, sudah mampu bekerja, atau memiliki kartu identitas ganda. Dari perubahan tersebut terdapat selisih 17.281 jiwa. Namun, perubahan ini tidak akan mengubah kuota PBI APBN pada 2019 yang jumlahnya mencapai 96,8 juta jiwa.

    Bagi peserta yang tidak didaftarkan kembali, kata Bona, maka penjaminan layanan kesehatan tidak dapat dijamin oleh BPJS. "Informasi ini dapat diakses melalui kanal-kanal yang sudah disediakan oleh BPJS agar peserta bisa mendaftar sebagai peserta mandiri,” ucapnya, Selasa, 1 Oktober 2019.

    Bona menjelaskan, peserta yang sudah tidak lagi menjadi PBI, iuran tetap dapat dijamin oleh APBD dengan mendaftarkan diri ke Dinas Sosial atau cabang BPJS Kesehatan setempat. Peserta yang sudah dihapuskan dari PBI akan diberikan kemudahan untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta mandiri.

    Berbagai kemudahan yang dimaksud di antaranya bisa mendaftar hanya menggunakan kartu keluarga (KK), KTP elektronik, dan fotocopy halaman buku rekening, dan surat kuasa. Sementara itu, PBI yang sudah menjadi pegawai di perusahaan, baik swasta maupun pemerintahan dapat melaporkan kepada pihak perusahaan. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.