Perusahaan RI Disebut Berisiko Gagal Bayar, Reaksi Sri Mulyani?

Selasa, 1 Oktober 2019 20:59 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bernyanyi di panggung, selepas menjadi Pembina Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-74 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Tempo/Caesar Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta perusahaan untuk betul-betul melihat dinamika tempat menjalankan mbisnisnya. Ia juga meminta perusahaan meningkatkan kehati-hatian apalagi saat ini kondisi ekonomi global tengah mengalami ketidakpastian.

"Mereka harus meningkatkan kehati-hatian dari sisi apakah kegiatan korporasi mereka akan menghasilkan stream revenue yang diharapkan seperti semua karena exposure mereka terhadap pembiayaan," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Selasa 1 Oktober 2019.

Secara khusus Sri Mulyani mengingatkan supaya perusahaan meningkatkan kehati-hatian terkait pembiayaan melalui utang yang dilakukan. Sebab, hal itu bisa memberikan konsekuensi terhadap biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar kewajiban.

Permintaan tersebut disampaikan Sri Mulyani menanggapi adanya laporan dari lembaga pemeringkat utang internasional Moody's Investor Service. Dalam lapora tersebut, Moody's menulis bahwa banyak perusahaan di Indonesia memiliki risiko gagal bayar utang.

Dalam laporan berjudul Risks from Leveraged Corporates Grow as Macroeconomic Conditions Worsen disebutkan bahwa Indonesia masuk dalam negara yang memiliki risiko gagal bayar tertinggi. Indonesia bersama India dilaporkan masuk dalam 13 negara di Asia Pasifik yang memiliki risiko gagal bayar yang tinggi.

Advertising
Advertising

Dengan kondisi lingkungan ekonomi yang diprediksi terus melemah, Sri Mulyani meminta perusahaan untuk mulai melihat kemungkinan melaksanakan efisiensi. Hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan yang ada sehingga bisa menghadapi adanya pelemahan.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menilai laporan yang disampaikan oleh Moody's sebagai lembaga pemeringkat dunia adalah penilaian baik. Penilaian tersebut tentunya bisa memberikan masukan mengenai pengambil keputusan di perusahaan.

"Saya rasa yang disampaikan oleh lembaga pemeringkat itu adalah peringatan yang baik. Khususnya untuk menjadi bahan bagi para pengambil keputusan korporasi supaya lebih waspada," kata Sri Mulyani.

Berita terkait

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

10 jam lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

10 jam lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

11 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

2 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

3 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

3 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

4 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

4 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya