Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keteragan seusai rapat paripurna RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2018 di kompleks DPR, Senayan, Selasa, 20 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak ingin menilai kecanggihan teknologi sebagai ancaman. Dia menganggap kecanggihan teknologi justru memberikan peluang penerimaan pajak khususnya dari sektor informal seperti wirausaha digital.
"Sebagai Menteri Keuangan, itu harus dilihat sebagai sebuah keuntungan," katanya ketika menjadi pembicara dalam Dialog Global 2019 Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, ada nilai ekonomi yang didapatkan dari sektor informal yakni para pelaku usaha individu tersebut ketika mereka menjalankan bisnisnya dengan mengandalkan kecanggihan teknologi.
Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku usaha bisa berpromosi gratis dan menjalankan usaha melalui akun media sosial seperti instagram, facebook dan aplikasi lainnya.
Sri Mulyani mengatakan sektor informal kerap dicap sebagai sektor yang kecil dan di luar dari sistem.
Seiring kecanggihan teknologi,sektor informal berpeluang tumbuh pesat karena biaya operasional tidak besar.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan memiliki sistem untuk mendeteksi penerimaan negara dari pajak digital.
Selain perusahaan digital berskala besar, peluang penerimaan pajak juga bisa ditingkatkan dari perusahaan jual beli berbasis aplikasi yang kini banyak bermunculan di Indonesia.
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
3 hari lalu
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.
