Jadi Menteri, Susi Pudjiastuti Sebut Kembalikan Duit Negara 9,4 T

Selasa, 10 September 2019 08:07 WIB

Menteri Susi Pudjiastuti menggunakan teropong dalam operasi pengawasan illegal fishing di perairan perbatasan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau dengan menggunakan KRI Usman Harun, pada 14-15 April 2019. Menteri Susi langsung memantau keberadaan kapal-kapal perikanan asing yang kerap melakukan illegal fishing di perairan Laut Natuna Utara. KKP

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim telah mengembalikan duit negara senilai triliunan rupiah selama ia menjabat sebagai menteri. Dalam pemaparan kinerja triwulan II 2019, Susi mengatakan kementeriannya telah mengembalikan anggaran Rp 9,4 triliun.

"Dalam empat tahun, kami kembalikan Rp 9,4 triliun karena efisiensi," ujar Susi di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin petang, 9 September 2019.

Susi mengatakan kementeriannya berhasil menekan anggaran untuk biaya program dan operasional kementerian selama 4 tahun. Penghematan dilakukan di masing-masing unit.

Pada 2015, misalnya, KKP telah menghemat anggaran Rp 1,09 triliun. Kemudian pada 2016, kementerian itu menghemat Rp 2,93 triliun. Penghematan berturut-turut dilakukan sampai pertengahan 2019

Bahkan, menurut Susi, KKP menjadi satu-satunya kementerian yang melorotkan anggarannya dalam APBN. Pada 2018, misalnya, APBN untuk KKP Rp 9 triliun. Sedangkan pada 2019 turun menjadi Rp 6 triliun.

Selain berhasil menghemat hingga mengembalikan duit negara, Susi menyebut kementeriannya telah berhasil meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. "PNBP di sektor perikanan sebelum Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) menjabat cuma Rp 300 miliar. Mulai tahun kemarin hampir Rp 1 triliun," tuturnya.

Pada triwulan II 2019, misalnya, PDB perikanan tumbuh 6,25 persen atau lebih tinggi 29,39 persen ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 4,83 persen. Menurut nilainya, kata Susi Pudjiastuti, PDB pada triwulan II 2019 naik menjadi Rp 62,24 triliun. PDB itu lebih besar ketimbang tahun sebelumnya yang hanya Rp 58,58 triliun.

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

5 hari lalu

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

6 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya