TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menawarkan penggunaan Stasiun Pengisian Listrik Umum atau SPLU buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT kepada Grab Indonesia yang tengah mengembangkan armada kendaraan berbasis listrik. Menteri Koordinator Bidang KemaritimanLuhut Binsar Pandjaitan mengklaim barang produksi BPPT ini hanya membutuhkan biaya Rp 1,7 miliar saja, untuk setiap stasiunnya atau jauh di bawah produksi luar negeri yang mencapai Rp 13 miliar.

"Saya juga bingung itu (alasan perbedaan harga terlalu jauh)," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2019. Luhut baru saja mengadakan pertemuan dengan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, BPPT, dan Grab Indonesia. Intinya, kata Luhut, peserta rapat sepakat untuk menggunakan stasiun buatan Indonesia karena biayanya lebih murah.

Pembangunan stasiun ini akan didanai oleh Softbank yang baru saja menggelontorkan investasi senilai US$ 2 miliar atau setara Rp 28 triliun di Indonesia selama tiga tahun ke depan. Presiden Direktur SoftBank Masayoshi Son menerangkan investasi US$ 2 miliar tersebut akan dilakukan untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia lewat Grab dan beberapa perusahaan lain.

"Investasinya kan dari Masayoshi Son. Ini semua sekarang bicara teknis sudah, supaya kita harap tahun depan sudah mulai jalan," ujarnya.

Luhut melanjutkan, saat ini semua pihak yang terlibat tersebut tengah membuat desain bersama stasiun untuk motor, mobil, hingga bus. Selain itu, lokasi dari stasiun juga tengah dikaji bersama-sama, namun akan lebih dulu difokuskan di Jakarta. "BPPT sih mau bangun berapa aja, yang penting, juga nanti bekerja sama dengan PT LEN," kata Luhut.

Meski demikian, Luhut meminta kualitas dari stasiun bikinan BPPT ini harus disesuaikan dengan standar internasional. Tapi bagaimana pun, Luhut ingin produk dalam negeri tetap lebih didorong. "Kalau ada kurang sana sini jangan terus banyak kritik lah. Ya kalau kritik membangun silakan saja," kata dia.

Kemudian, harga tarif listrik juga akan berasal dari PLN yang diklaim paling murah, yaitu sekitar Rp 2.600 per KWH. Sehingga, akan ada penurunan biaya 50 persen dari total biaya yang dikeluarkan sebuah mobil listrik. Tapi, angka ini kemungkinan masih akan turun karena semua pihak yang terlibat masih berdiskusi. "Jumat mereka laporan ke saya," ujarnya.