TEMPO.CO, Jakarta - Jalan Tol pertama ibu kota baru, Balikpapan-Samarinda seksi II,III, dan IV direncanakan diresmikan Presiden RI pada Oktober 2019.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan untuk porsi pemerintah pusat dan daerah di seksi I dan V masih berkoordinasi terkait dengan pembiayaan yang nantinya mesti ditanggung oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Hal itu supaya konstruksi terus berjalan.

Saat ini secara keseluruhan kemajuan konstruksi ruas tol telah mencapai 97,57 persen. Secara rinci, progres konstruksi milik BUJT di seksi II, III, dan IV rata-rata telah mencapai 99 persen.

"Jadi nanti tinggal menunggu serah terima dari kontraktor ke Badan Usaha Jalan Tol. Kalau untuk porsi BUJT bisa dikejar untuk diresmikan pada Oktober nanti,"kata Danang saat meninjau tol, Minggu, 8 September 2019.

Sementara untuk porsi pemerintah pusat dan daerah yang masih belum rampung karena terkendala anggaran akan dikejar untuk beroperasional pada akhir tahun menjelang Natal dan tahun baru.

Percepatan akan dilakukan di Simpang susun Samboja. Selain itu, pengerjaan ekstra akan berlangsung 24 jam sehari.

Saat ini, lanjut Danang, proses pengalihan tanggung jawab dari pemerintah kepada PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda tengah dilakukan dan disesuaikan nilai investasinya terhadap pengenaan tarif.

Namun, baik BPJT maupun BUJT mengharapkan tarif tol tidak akan terlalu naik dari Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang telah diteken sebelumnya. Menurut Danang tarif awal tersebut tergolong terjangkau untuk masyarakat Kalimantan yang berdaya beli tinggi.

"Sesuai PPJT awal tarifnya kan 1.000/km. Kalau nantinya masih bisa disesuaikan dengan jumlah ini, maka amendemen PPJT tidak perlu dilakukan dulu. Bisa menunggu penyesuaian tarif setelah 2 tahun operasional," imbuh Danang.

Namun, pembengkakan investasi untuk ruas tol sepanjang 99,35 km ini memang tidak bisa dipungkiri. Selain karena penambahan lingkup porsi pemerintah oleh BUJT, juga terdapat lingkup yang tidak diprediksikan sebelumnya. Kontur lahan di Kalimantan mengakibatkan penggunaan teknologi yang lebih besar yakni pile slab.

Berdasarkan data BPJT, investasi awal proyek ini senilai Rp 9,9 triliun.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk. Desi Arryani mengatakan, posisi tol ini akan menjadi kebih strategis dengan rencana pemindahan ibu kota.

"Multiplier effect-nya lebih besar kan tentunya, jadi bisa termanfaatkan dengan baik," ungkap Desi.

Namun, penerapan teknologi di jalur tol ini belumlah seperti di tol Jabodetabek. Metode tapping kartu masih akan diberlakukan pada awal operasional.

Sementara itu Direktur Utama PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda STH Saragi mengatakan saat ini porsi pemerintah yang ditanggung pihaknya adalah seksi I sebesar 2,2 km dan 1,6 km. Pihaknya telah menggelontorkan dana sesuai dengan nilai investasi awal.

"Yang sudah kami kerjakan 1,6 km untuk pile slab. Lalu yang 2,2 fleksibel pavement. Masih ada borepile ada dua tempat dan sebagian perkerasan. Sekitar 200 meter. Ada sebagaian juga overpass. Kita akan selesaikan," jelasnya.

Terkait dengan dana talangan lahan, Saragi menyebutkan yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan senilai Rp650 miliar. Dari jumlah tersebut, nilai yang telah dibayarkan BUJT kepada masyarakat senilai Rp540 miliar.

Adapun nilai yang telah dikembalikan oleh pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada pihaknya senilai Rp 300 miliar.

Sebagai informasi, Jalan Tol Balikpapan – Samarinda juga menjadi akses penghubung Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Akses menuju bandara ini dapat ditempuh dalam waktu 15-20 menit dengan melewati Seksi V ruas Balikpapan – Sepinggan yang hanya berjarak sekitar 8 km dari bandara tersebut.

Jalan tol Balsam dibangun sejak November 2016 terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi I ruas Balikpapan – Samboja (22,03 Km), Seksi II ruas Samboja – Muara Jawa (30,98 Km), Seksi III Muara Jawa – Palaran (17,50 Km), Seksi IV Palaran – Samarinda (17,95 Km), dan Seksi V ruas Balikpapan - Sepinggan (11,09 Km).

Dari lima seksi, Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan dukungan pembangunan konstruksi di Seksi I dan Seksi V yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut.

Pembangunan Seksi I menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim sebesar Rp 1,5 triliun dan APBN sebesar Rp 271 miliar, Rp 79,88 miliar di antaranya dialokasikan untuk pembangunan Jembatan Manggar sepanjang 613 meter.

Sedangkan untuk Seksi V didanai oleh APBN yang berasal dari pinjaman Pemerintah China sebesar Rp848,55 miliar atau sekitar 8,5 persen dari total investasi. Untuk Seksi II-III dan IV, pembangunannya menggunakan dana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT. Jasa Marga Balikpapan-Samarinda.