TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan rencana penaikan iuran atau premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan premi tidak menyasar masyarakat miskin.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa kenaikan tarif premi dikenakan kepada peserta mandiri, bukan penerima bantuan iuran (PBI).

“Untuk PBI, rakyat yang ditanggung oleh negara itu tetap kita tanggung. Ada 96,8 juta dan yang lain-lain, jadi hampir 120 juta warga miskin itu masih ditanggung negara,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat, 6 September 2019.

Menurutnya, rencana kenaikan iuran hanya diberlakukan bagi peserta mandiri, yaitu dari segmen Pekerja Penerima Upah pemerintah dan swasta, Pekerja Bukan Penerima Upah, dan peserta Bukan Pekerja.

Puan menyatakan peserta mandiri yang iuran kepesertaannya tidak ditanggung oleh negara bisa memilih kepesertaan berdasarkan kelas, yakni kelas I, kelas II, dan kelas III yang besar iurannya berbeda-beda. “Jadi peserta mandiri bisa memilih ikut kelas I, kelas II, atau kelas III,” katanya.

Mengenai kapan kepastian kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu diberlakukan, Menko PMK Puan Maharani mengemukakan, masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) mengenai hal itu. “Kita tunggu Perpresnya. Kalau Perpresnya sudah ditandatangani semua harus kita lakukan,” ucapnya.

Menurut Menko PMK itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diterapkan mulai 1 Januari 2020. Hal ini dimaksudkan sekaligus untuk memberikan waktu kepada pihak terkait JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) – KIS (Kartu Indonesia Sehat) memperbaiki berbagai hal.

Sebelumnya saat rapat kerja bersama Komisi IX dan Komisi X DPR RI, beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, iuran bulanan BPJS Kesehatan untuk peserta kelas III akan naik dari Rp 22.500 menjadi Rp 42.000; peserta kelas II naik dari Rp 52.000 menjadi Rp 110.000; dan peserta kelas I naik dari Rp 81.000 menjadi Rp 160.000.

BISNIS