TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam RAPBN 2020 pemerintah berpihak pada masyarakat terutama yang kurang mampu. Hal itu merespons pertanyaan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang menyoroti ihwal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
"Jadi jangan cuma dilihat sepotong-sepotong, seperti tadi disampaikan beberapa anggota. Coba kita lihat keseluruhan postur sehingga kita tidak memberikan gambaran yang sepotong-sepotong pada masyarakat," kata Sri Mulyani di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Jumat 6 September 2019.
Dia mencontohkan anggaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan naik, meskipun jumlah masyarakat miskin semakin menurun. Begitu juga kata dia, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan naik. Kenaikan juga terjadi, kata dia para anggaran infrastruktur dasar, kartu sembako, dan BPJS Kesehatan.
"Kami juga menaikkan beberapa program baru untuk melakukan re-skilling kita naikkan, jadi kami mengharapkan apalagi di badan anggaran ini, para anggota banggar dan pimpinan bisa melihat APBN secara keseluruhan sehingga kita bisa memberikan ke masyarakat bahwa pemihakan pemerintah kepada masyarakat luar biasa besar dalam APBN 2020," kata dia.
Jika DPR melihat secara keseluruhan, kata dia, dalam pembahasan anggaran Kemenkeu tidak dibenturkan satu pos terhadap pos lain. Dalam mengurus APBN, kata Sri Mulyani, pemerintah melihat secara keseluruhan negara, dari Aceh sampai papua dan seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu.
Dia juga mengatakan pemerintah juga terus mendukung keberlangsungan BPJS Kesehatan. Hal itu kata dia terlihat dari pemerintah sudah terus menggelontorkan anggaran kepada masyarakat yakni dengan terus meningkatkan jumlah penerima bantuan iuran atau PBI menjadi 96,8 juta.
HENDARTYO HANGGI | BISNIS
