DPD Terima 62 Nama Calon Anggota BPK dari Pimpinan DPR

Senin, 2 September 2019 08:09 WIB

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah atau DPD akhirnya menerima daftar calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang telah lolos seleksi passing grade dari pimpinan pucuk DPR. Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang mengatakan ada 62 nama bakal auditor negara yang disorongkan DPR kepada DPD.

“Surat diterima dari pimpinan DPR pada Jumat (30 September),” ujar Ajiep saat dihubungi Tempo pada Ahad petang, 1 September 2019.

Ajiep mengatakan komitenya akan segera merapatkan 62 nama pada sore ini di kompleks Parlemen, Senayan. Adapun sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dalam proses pemilihan calon auditor, DPD memiliki wewenang memberikan pertimbangan atas nama-nama peserta yang telah diseleksi oleh DPR.

Namun, DPD belum merincikan 62 nama yang lolos tersebut. Adapun nama-nama itu sebelumnya telah melalui proses seleksi makalah dan administrasi di Komisi XI DPR. Sebelumnya, DPR menerima 64 pendaftar.

Jumlah 62 nama yang disorongkan pimpinan DPR ke DPD ini hampir dua kali lebih banyak ketimbang nama yang sebelumnya dinyatakan lolos uji passing grade di Komisi XI DPR. Komisi XI menyatakan hanya 32 nama dari 64 peserta yang lulus seleksi.

Saat dikonfirmasi masalah selisih jumlah peserta seleksi yang dinyatakan lulus di Komisi XI dan pimpinan DPR ini, Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng enggan berkomentar banyak. Ia berkukuh proses seleksi selanjutnya digelar hanya untuk nama-nama yang dipilih sesuai dengan keputusan Komisi XI. “Pokoknya fit and proper test sesuai keputusan Komisi XI,” ucapnya.

Proses seleksi anggota BPK sempat berlangsung alot. Komisi XI pada Juli lalu menyerahkan 32 nama dari 64 calon yang lolos seleksi uji passing grade kepada pimpinan DPR. Setelah nama-nama anggota calon BPK diserahkan ke pimpinan DPR, seleksi auditor negara ini melibatkan DPD. DPD akan memberikan pertimbangan sebelum peserta yang lolos seleksi menjalani uji kelayakan.

Pada praktiknya, nama-nama calon anggota BPK yang telah disorongkan oleh Komisi XI sempat mandek sebulan di pimpinan DPR. Tempo telah mencoba mengkonfirmasi ke Ketua DPR Bambang Soesatyo, namun tidak memperoleh jawaban. Adapun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon sama-sama menyebut masih dalam perembukan kala dikonfirmasi pada akhir Agustus lalu.

Di samping itu, Dewan tengah dikejar tenggat seleksi. DPR mesti memutuskan hasil seleksi anggota BPK selambat-lambatnya pada 16 September nanti atau sebulan sebelum masa jabatan anggota auditor periode sebelumnya habis.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

1 jam lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

13 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

18 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya