Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah atau DPD akhirnya menerima daftar calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang telah lolos seleksi passing grade dari pimpinan pucuk DPR. Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang mengatakan ada 62 nama bakal auditor negara yang disorongkan DPR kepada DPD.
“Surat diterima dari pimpinan DPR pada Jumat (30 September),” ujar Ajiep saat dihubungi Tempo pada Ahad petang, 1 September 2019.
Ajiep mengatakan komitenya akan segera merapatkan 62 nama pada sore ini di kompleks Parlemen, Senayan. Adapun sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dalam proses pemilihan calon auditor, DPD memiliki wewenang memberikan pertimbangan atas nama-nama peserta yang telah diseleksi oleh DPR.
Namun, DPD belum merincikan 62 nama yang lolos tersebut. Adapun nama-nama itu sebelumnya telah melalui proses seleksi makalah dan administrasi di Komisi XI DPR. Sebelumnya, DPR menerima 64 pendaftar.
Jumlah 62 nama yang disorongkan pimpinan DPR ke DPD ini hampir dua kali lebih banyak ketimbang nama yang sebelumnya dinyatakan lolos uji passing grade di Komisi XI DPR. Komisi XI menyatakan hanya 32 nama dari 64 peserta yang lulus seleksi.
Saat dikonfirmasi masalah selisih jumlah peserta seleksi yang dinyatakan lulus di Komisi XI dan pimpinan DPR ini, Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng enggan berkomentar banyak. Ia berkukuh proses seleksi selanjutnya digelar hanya untuk nama-nama yang dipilih sesuai dengan keputusan Komisi XI. “Pokoknya fit and proper test sesuai keputusan Komisi XI,” ucapnya.
Proses seleksi anggota BPK sempat berlangsung alot. Komisi XI pada Juli lalu menyerahkan 32 nama dari 64 calon yang lolos seleksi uji passing grade kepada pimpinan DPR. Setelah nama-nama anggota calon BPK diserahkan ke pimpinan DPR, seleksi auditor negara ini melibatkan DPD. DPD akan memberikan pertimbangan sebelum peserta yang lolos seleksi menjalani uji kelayakan.
Pada praktiknya, nama-nama calon anggota BPK yang telah disorongkan oleh Komisi XI sempat mandek sebulan di pimpinan DPR. Tempo telah mencoba mengkonfirmasi ke Ketua DPR Bambang Soesatyo, namun tidak memperoleh jawaban. Adapun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon sama-sama menyebut masih dalam perembukan kala dikonfirmasi pada akhir Agustus lalu.
Di samping itu, Dewan tengah dikejar tenggat seleksi. DPR mesti memutuskan hasil seleksi anggota BPK selambat-lambatnya pada 16 September nanti atau sebulan sebelum masa jabatan anggota auditor periode sebelumnya habis.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
4 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.