TEMPO.CO, Jakarta -Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2020 sebesar Rp 120,21 triliun sesuai dengan RUU APBN Tahun Anggaran 2020.

"Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan permukiman sebesar Rp22 triliun, perumahan sebesar Rp 8,48 triliun, pembinaan konstruksi Rp 725 miliar, Pengembangan Sumber Daya Manusia atau SDM sebesar Rp 525,18 miliar, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 452 miliar dan pengembangan infrastruktur wilayah, pengawasan dan dukungan manajemen sebesar Rp 831,19 miliar," tuturnya melalui siaran pers, Minggu, 1 September 2019.

Dalam bidang penyediaan perumahan, Kementerian PUPR mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 8,48 triliun. Anggaran tersebut tidak termasuk anggaran subsidi KPR Sejahtera yang digulirkan Pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Dari total Rp 8,48 triliun, separuhnya yakni Rp 4,36 triliun akan digunakan untuk pengentasan rumah tidak layak huni masyarakat miskin yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau yang dikenal dengan bedah rumah.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Tahun 2020, Program BSPS ditargetkan menjangkau 175 ribu rumah dengan dua kategori yakni BSPS Pembangunan Baru sebanyak Rp25.365 unit termasuk rumah tidak layak huni yang ada di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan BSPS Peningkatan Kualitas sebanyak 150.000 unit.

Meski setiap tahunnya dialokasikan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, namun kemampuan Pemerintah dalam hal pendanaan masih terbatas.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan dalam program ini pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan.

Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong.

Untuk penyediaan Rumah Susun atau Rusun dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,14 trliun untuk membangun sebanyak 4.799 unit. Penyediaan Rumah Khusus atau Rusus bagi nelayan, pekerja, aparat negara di kawasan perbatasan, warga terdampak bencana dianggarkan sebesar Rp 470 miliar untuk 2.000 unit.

Dukungan pemerintah kepada pengembang perumahan rumah subsidi melalui pembangunan Prasarana dan Sarana Umum atau PSU dianggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk 22.500 unit.