TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur bakal menjadi lahan bisnis baru di sektor transportasi publik. PT Angkasa Pura I (persero) dan PT Angkasa Pura II (persero), misalnya, mengincar peluang peningkatan volume penumpang di wilayah calon ibu kota.

Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I, Handy Heryudhitiawan, mengatakan pemindahan ibu kota bisa mendongkrak lalu lintas penumpang Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, di Kota Balikpapan, hingga 10 juta orang per tahun. "Sampai saat ini masih 6 juta per tahun, padahal terminalnya luas dan bisa dimaksimalkan," ucapnya kepada Tempo, Rabu 28 Agustus 2019.

Diputuskan pada Senin lalu, pusat pemerintahan baru akan beririsan di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kawasan ini dianggap unggul dari sisi risiko bencana, serta mampu menggenjot perekonomian kota berkembang di sekitarnya, seperti Balikpapan dan Samarinda.

Bandara Sepinggan hanya berjarak 45 kilometer dari lokasi tersebut. Menurut Handy, bandara sudah memiliki terminal penumpang seluas 110 ribu meter persegi, hanggar khusus, serta 18 spot parkir pesawat. Penggunaannya pun sudah umum untuk penerbangan haji.

Angkasa Pura I pun akan mengambil Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda yang selama ini dikelola unit teknis Kementerian Perhubungan. Dengan skema kerja sama pengelolaan (KSP), langkah itu akan dieksekusi setelah alih kelola Bandara Sentani di Papua. "Bila benar 1,5 juta aparatur sipil pindah ke Kalimantan, tentu jadi stimulus bandara kami," tutur Handy.

Presiden Direktur PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, berniat mengintegrasikan pengelolaan Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya (Kalimantan Tengah) dan Bandara Supadio di Pontianak (Kalimantan Barat). "Konsep multi airport system yang menyelaraskan rute akan sangat membantu pengembangan ibu kota baru," ujarnya.

Perseroan menganggarkan Rp 480 miliar untuk pembangunan terminal baru di Tjilik Riwut. Landasan pacu Bandara Supadio pun sedang diperpanjang hingga 2.600 meter. "Kami mengupayakan lebih banyak lagi penerbangan dari dan ke Kalimantan."

<!--more-->

Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan calon ibu kota baru juga cocok untuk pengembangan transportasi publik berbasis rel.

Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Awang Meindra, mengatakan wilayah itu memang dilintasi dua proyek prasarana, yaitu segmen Tanjung - Tanah Grogot - Karang Joang di Kota Balikpapan, serta rel lintas Balikpapan - Samarinda.

"Ada studi kelayakan dan rancangan dasarnya, tapi saya belum bisa memprediksi kapan mulai konstruksi," ucap Awang, kemarin.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Sugiyartanto, sebelumnya membuka peluang pengembangan jalur bebas hambatan di Kalimantan. Kementerian mencatat potensi pengembangan 1.117,8 kilometer jalan tol di sana, namun baru satu proyek yang digarap, yakni Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 Km.

"Sudah ada pengajuan ruas Pontianak-Singkawang," katanya pada awal Agustus lalu.

Adapun Sekretaris Perusahaan PT Waskita Toll Road, Alex Siwu, menyebut manajemennya menunggu tender Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara sepanjang 7,3 Km. Proyek itu masih di tahap pra kualifikasi hingga akhir 2019. "Kami punya keunggulan sebagai pemrakarsa."

YOHANES PASKALIS PAE DALE | FRANSISCA CHRISTY ROSANA