Sri Mulyani Paparkan Realisasi APBN, Utang RI Tembus Rp 4.603 T
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Rahma Tri
Senin, 26 Agustus 2019 17:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN edisi Agustus 2019. Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tercatat di atas 5 persen di tengah pelemahan ekonomi global.
Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi salah satunya ditopang belanja negara sampai akhir Juli yang telah mencapai 50,2 persen. “Realisasi belanja negara Rp 1.236 triliun meningkat 7,93 year on year,” ujarnya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2019.
Selain realisasi belanja, Kementerian Keuangan turut mencatat utang pemerintah pusat pada Juli 2019. Total utang saat ini mencapai Rp 4.603,62 triliun dengan asumsi pendapatan produk domestik bruto per kapita Rp 15.599,01. Jumlah utang tersebut naik sebesar Rp 346,28 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada 2018, utang pemerintah hanya sebesar Rp 4.257,34 triliun. Adapun total utang yang tercatat sampai akhir Juli ini berasal dari pinjaman dan surat berharga. Berdasarkan buku kinerja dan fakta APBN semester I 2019, utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 782,72 triliun.
Komponen pinjaman itu terdiri atas pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Kementerian Keuangan merinci, semuber pinjaman luar negeri berasal dari perjanjian bilateral, multilateral, komersial, dan suppliers. Jumlah pinjaman dari luar negeri mencapai Rp 775,30 triliun.
Kementerian Keuangan menyebutkan, pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp 7,42 triliun. Sementara itu, pinjaman dari surat berharga memiliki porsi paling banyak, yakni mencapai Rp 3.820,90 triliun. Sumber utang surat berharga berasal dari denominasi rupiah yang terdiri atas surat utang negara dan surat berharga syariah yang mencapai Rp 2.788,30 triliun. Selain itu, utang berasal dari donominasi valas sebesar Rp 1.032,6 triliun.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan pendalaman pasar domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman bervaluta asing. Pinjaman itu diwujudkan dalam penyebaran surat utang atau SBN seri ritel. Terakhir, pemerintah menerbitkan SBR seri 007.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
