Krisis Ekonomi Asia 1997 Berpotensi Terulang, Ini Kata McKinsey

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, firma konsultan global, McKinsey & Co menerbitkan laporan sembilan halaman berjudul “Signs of Stress in The Asian Financial System”. Lewat laporan tersebut, McKinsey memperingatkan negara-negara Asia Pasifik agar mewaspadai terulangnya krisis ekonomi dan krisis utang Asia yang pernah terjadi pada 1997 silam. 

“Saat ini, media di bidang keuangan dan pengamat mempertanyakan apakah kenaikan level utang di Asia bisa memicu terjadinya krisis baru? Sayangnya, tanda-tandanya semakin memburuk,” demikian keterangan dalam laporan yang terbit pada Agustus 2019 ini. Laporan ditulis oleh Senior Partner McKinsey Singapura, Joydeep Sengupta, dan senior expert McKinsey, Archana Seshadrinathan

McKinsey mencatat, ada tiga kondisi fundamental yang mengalami tekanan di negara-negara Asia. Pertama, di sektor riil, perusahaan-perusahaan di kawasan ini dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kewajiban utang mereka. Di Australia dan Korea Selatan, utang-utang ini telah menumpuk ke level yang cukup tinggi.

Kedua, sistem keuangan di Asia menunjukkan kerentanan, terutama di negara-negara berkembang. Mereka sangat bergantung kepada perbankan dan lembaga-lembaga shadow banking, untuk memperoleh pinjaman. Ketiga, arus modal yang terus masuk ke kawasan Asia telah menciptakan porsi yang lebih besar pada moda dari luar. “Apakah kondisi ini memicu terjadinya krisis, masih harus dilihat,” tulis laporan ini.

McKinsey kemudian menampilkan hasil pemantauan mereka terhadap neraca keuangan dari 23 ribu perusahaan di sebelas negara Asia Pasifik. Ternyata, terdapat 32 persen dari utang perusahaan di Indonesia dengan interest coverage ratio (ICR) kurang dari 1,5. ICR merupakan indikator kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar bunga utang. Dalam kondisi ini, perusahaan pun harus menggunakan sebagian besar dari pendapatan mereka untuk membayar utang.

Lantas, perusahaan apa saja yang masuk dalam kriteria ini? Di Indonesia, 62 persen merupakan utility company alias perusahaan yang bergerak di layanan jasa seperti listrik, gas alam, dan air. Kemudian, 11 persen dari perusahaan energi, 10 persen dari perusahaan material, dan 2 persen dari perusahaan real estate.

Walau demikian, Bank Indonesia (BI) menyebut utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan II 2019 masih terkendali dengan struktur yang sehat. Jumlahnya sebesar US$ 391,8 miliar dengan proporsi US$ 195,5 miliar utang pemerintah dan US$ 196,3 miliar utang swasta, termasuk BUMN. Bahkan, utang swasta dan BUMN ini tumbuh melambat 11,4 persen year-on-year (yoy) pada periode tersebut. “Perlambatan utang swasta terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pinjaman oleh korporasi,” tulis pihak BI, pada 15 Agustus 2019.

Tempo juga mengkonfirmasi laporan ini kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan akan mempelajari peringatan McKinsey akan ancaman krisis ekonomi itu. “Kalau ada laporan-laporan seperti itu, kami akan melihat apakah berbeda dari sisi bacaannya, dari kami,” kata dia saat ditemui usai acara peluncuran Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi Ketiga di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019.

FAJAR PEBRIANTO






Ghana Akan Bereskan Utang Dalam Negeri untuk Mengakhiri Krisis Ekonomi

1 jam lalu

Ghana Akan Bereskan Utang Dalam Negeri untuk Mengakhiri Krisis Ekonomi

Ghana akan meluncurkan swap domestic debt untuk membantu memulihkan stabilitas ekonomi makro, mengakhiri utang dan krisis ekonomi terburuk di Ghana


Sepanjang 2022, Program Keringanan Utang Bantu 2.109 Debitur Kecil

3 jam lalu

Sepanjang 2022, Program Keringanan Utang Bantu 2.109 Debitur Kecil

Program keringanan utang yang diluncurkan pemerintah pada tahun ini telah membantu 2.109 debitur kecil.


Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

1 hari lalu

Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

Sri Mulyani mendatangi Tambang Grasberg pada akhir pekan, Ahad, 4 Desember 2022. Ia bercerita melihat langsung salah satu tambang emas terbesar itu.


Bank Dunia Cemaskan Kenaikan Utang Negara Kaya dan Gagal Bayar Negara Miskin

1 hari lalu

Bank Dunia Cemaskan Kenaikan Utang Negara Kaya dan Gagal Bayar Negara Miskin

Bank Dunia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketidakmampuan global dalam mengelola utang gagal bayar.


Sri Mulyani Beberkan Tantangan Global di 2023: Bisa Jadi Turning Point kalau Perang Berhenti

3 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Global di 2023: Bisa Jadi Turning Point kalau Perang Berhenti

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ada sejumlah tantangan yang harus pengusaha Indonesia hadapi memasuki tahun 2023.


Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

3 hari lalu

Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

Utang luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang dari pemberi pinjaman yang diikat suatu perjanjian pinjaman dan harus kembali sesuai persyaratan


Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

3 hari lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia bebas resesi.


Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

4 hari lalu

Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan membahas rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik.


Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

4 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

Dalam kondisi yang serba tak pasti, Sri Mulyani mengatakan generasi muda dapat melihatnya sebagai bekal pada masa mendatang.


Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

4 hari lalu

Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

Sri Mulyani melihat potensi memburuknya perekonomian telah bergeser dari ancaman pandemi ke krisis global.