TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi saat melakukan proses pemilihan menteri di kabinet berikutnya.

Kerja sama, kata dia, dengan memasukkan daftar nama calon menteri itu ke KPK untuk dilihat rekam jejaknya. Hal itu, kata dia, pernah dilakukan pada periode pertama Jokowi.

"Seperti mengetahui pernah atau tidak berhubungan dengan tersangka korupsi, atau terindikasi korupsi, ini ga terjadi lagi, karena yang kita lihat Jokowi melakukan ini di tahap awal saja, yang bagian kecil kaya reshuffle Jokowi tidak melakukan itu," kata Emerson di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019.

"Dan pastikan menteri ini adalah menteri yang profesional dan capable, punya komitmen antikorupsi yang jelas dan KPK bisa jadi partner untuk menjaring menteri-menteri yang bebas korupsi," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019 - 2024. Jokowi akan dilantik sebagai presiden pada bulan depan.

Jokowi juga mengatakan telah selesai menyusun anggota kabinet, untuk periode kedua di pemerintahannya. Ia menyebut pengumuman nama-nama menteri itu bisa dilakukan kapan saja.

Menurut Jokowi, 55 persen dari jumlah menteri berasal dari kalangan profesional yang dia pilih. Sisanya merupakan usulan dari partai politik.

HENDARTYO HANGGI | BUDIARTI UTAMI PUTRI