TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim meminta rencana pemindahan ibu kota oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Kalimantan harus didahului dengan jajak pendapat publik.

"Itu kan Pak Jokowi minta hanya minta pertimbangan DPR. Kalau boleh saya usul, buka public hearing dengar pendapat-pendapat yang lain. Jadi disamping ada pendapat A apakah ada pendapat lain," ujar Emil saat ditemui di Jakarta Design Center, Jakarta Barat, Senin,19 Agustus 2019.

Jajak pendapat publik, menurut Emil, belum pernah dilakukan hingga kini. Ia mengatakan selayaknya jajak pendapat yang dilakukan pemerintah turut mengundang para pakar tata kelola kota, hukum, politik, ekonomi, maka akan terakomodasi apa yang sebenarnya dibutuhkan.

Lebih jauh Emil berpendapat, bonus demografi merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan dalam sejarah memajukan bangsa. Oleh karena itu, ketimbang memindahkan ibu kota negara, yang lebih penting adalah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. "Uang dalam pembangunan ibu kota bisa dialihkan ke pengembangan SDM," ucapnya.

Jika pemerintah mau mengembangkan SDM dari sekarang, Emil berpendapat akan sangat berdampak bagi kemajuan perkembangan ekonomi. "Itu dampaknya dahsyat, kita bisa melawan, atau mengikuti Cina."

Hal senada disampaikan oleh ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini. Ia meminta pemerintah Jokowi mengajak publik berdiskusi terkait pemindahan ibu kota negara.

Terlebiht, kebijakan sepenting ini harus menjalani proses panjang. "Publik harus bisa di ajak untuk bicara, perguruan tinggi, dan lain-lain. Tidak bisa hanya bicara minta izin MPR saya mau memindahkan ibu kota, sreng jalan. Enggak bisa. Ini kebijakan publik, proses panjang," kata Didik.

<!--more-->

Didik mencontohkan, bahwa sebuah kebijakan penting seperti ini harus membutuhkan waktu bertahun-tahun, mulai pemahaman, sosialisasi, hingga kepada penerapan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti merevisi undang-undang terkait, yang akan berlangsung lama, lalu pemindahan kantor kedutaan negara sahabat, dan pada masa transisi beberapa Kementerian dan Lembaga akan selalu berpindah-pindah.

Menurut Didik, aturan ini terkesan buru-buru tanpa mengindahkan proses akademik, yang nanti akan berakibat buruk bagi bangsa. "Saya tidak menentang itu, tidak. Tapi kebijakan ini tidak melakukan satu proses konsultasi publik sosialisasi sebagaimana umumnya kebijakan-kebijakan publik yang lain," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan ibu kota bakal pindah dari Jakarta ke Kalimantan pada 2023 seumpama Istana Negara siap. “Gedung kementerian sudah ada, 2023 pindah. Kalau istana sudah siap, 2023 pindah. Atau maksimal 2024 pindah,” ujarnya dalam wawancara khusus dengan Tempo, Senin, 19 Agustus 2019.

Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota bakal diawali dengan land clearing. Pada tahap ini, pemerintah akan mulai memindahkan fasilitas infrastruktur, seperti gedung dan perkantoran, yang mendukung jalannya kinerja pelaksana kementerian.

Setelah infrastruktur kementerian dibangun, seluruh pelaksana pemerintahan bakal tinggal di ibu kota baru. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan pegawai tak bakal bolak-balik ke Jakarta-Kalimantan. "Kalau sudah, ngapain bolak-balik? Kementerian juga sudah pindah kok bolak-balik? Pindah ya pindah,” ujarnya.

Jokowi memastikan ibu kota bakal berkembang tahap demi tahap. Bila pengembangan ibu kota tahap pertama kelar, pemerintah bakal membangun fasilitas kedua. Di antaranya stasiun, universitas, kantor non-kementerian, dan lembaga-lembaga tinggi.

EKO WAHYUDI | RR ARIYANI