TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan semua pejabat kabinet kerja harus mengikuti arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, untuk tidak mengambil kebijakan strategis pada saat ini. Hal ini terkait rencana lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ngotot menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk pergantian direksi dalam waktu dekat ini.

"Apa yang disampaikan dalam sidang kabinet kan perintah. Harus diikuti, mestinya kan begitu," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019.

Moeldoko sebelumnya telah menegaskan bahwa Jokowi telah memerintahkan agar tak ada kebijakan strategis yang dibuat. Setidaknya hingga periode pemerintahan pertamanya usai pada Oktober 2019 mendatang.

Moeldoko pun meminta agar seluruh pejabat di kabinet pemerintahan mematuhi hal ini. "Itu kan moral obligation bagi pejabat negara begitu," kata Moeldoko.

Lewat keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, diketahui ada lima perusahaan pelat merah tersebut yang menyampaikan rencana RUPSLB tersebut. Perusahaan-perusahaan itu adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI).

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah mengungkapkan rencana perombakan lima perseroan tersebut. Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Gatot Trihargo mengatakan tujuan RUPSLB tersebut adalah melihat kinerja perseroan selama Semester I 2019.

Selain itu, kata Gatot, dalam RUPSLB tersebut bakal digelar pula mata acara perubahan susunan pengurus perseroan. Dari masing-masing unggahan keterangan perseroan dari keterbukaan informasi agenda RUSPLB bakal digelar secara berurutan mulai 28 Agustus hingga 2 September 2019. Pada 28 Agustus adalah Bank Mandiri, 29 Agustus adalah Bank BTN, 30 Agustus adalah Bank BNI dan PGAS serta 2 September adalah BRI.

Moeldoko mengatakan, imbauan Jokowi disampaikan saat rapat sidang kabinet pada Senin kemarin. Imbauan berlaku hingga pelantikan Presiden Jokowi untuk periode keduanya. Selain itu, masa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla tinggal akan habis pada Oktober 2019.

Sehingga, Jokowi tak ingin ada beban ke depannya jika terjadi perombakan menjelang pelantikannya. "Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu saja sebenarnya," kata Moeldoko. Para menteri tidak hanya dilarang merombak direksi-direksi BUMN, tapi juga jabatan-jabatan direktur jenderal di kementerian.

EGI ADYATAMA | BISNIS