Rizal Ramli Sebut Tax Amnesty Jilid II sebagai Ide Konyol sebab..

Senin, 12 Agustus 2019 16:32 WIB

Rizal Ramli. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menilai wacana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II sebagai hal yang sangat sia-sia. Pasalnya, menurut dia, program tax amnesty sebelumnya sudah gagal.

"Ada ide lagi tax amnesty kedua, ini benar-benar konyol. Yang pertama saja gagal total," kata Rizal saat di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2019.

Menurut Rizal kegagalan ini terbukti karena tidak dapat menggenjot rasio pajak atau tax ratio. Berdasarkan data yang dia paparkan, tax ratio dari tahun 2010 sampai 2018 terus menurun, dari 9,52 persen menjadi 8,85 persen.

Adapun, tax ratio keseluruhan dengan bea dan cukai, serta royalti dari Sumber Daya Alam (SDA) migas dan tambang turun dari 13,61 persen pada 2010 menjadi 11,45 persen pada 2018.

Menurut Rizal, seharusnya dengan diadakan tax amnesty pada tahun 2016 bisa meningkatkan dari penerimaan dan jumlah orang yang membayar pajak untuk negara. "Tapi ini malah merosot. Kok malah mau diulangi lagi."

Menteri Keuangan era Presiden Abdurahman Wahid mengungkapkan, tax amnesty hanya akan menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha besar. Hal tersebut, menurut Rizal, juga sebagai bentuk kegagalan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Sebab, rendahnya tax ratio akan mendorong pemerintah harus berutang untuk belanja negara. "Ini kegagalan utama Menteri Keuangan terbalik, saya bukan bilang terbaik," ucapnya.

Rizal Ramli juga menyindir Sri Mulyani yang beberapa kali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik. "Kalau terbaik itu buat asing. Kalau buat ekonomi Indonesia malah terbalik. Tugas Menkeu adalah meningkatkan tax ratio agar kita tidak tergantung utang. Tapi kalau tax ratio merosot akan makin tergantung utang."

Sebelumnya, wacana tentang tax amnesty jilid II dilontarkan oleh Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani. Ia mengatakan kemungkinan untuk diadakan kebijakan tersebut merupakan hal yang sangat baik.

Terlebih best practise di luar negeri tax amnesty dilakukan lebih dari satu kali. "Saya sebagai Ketua Umum Kadin mendengarkan juga aspirasi dari para pengusaha. Banyak juga yang menyesal tidak ikut yang pertama," ucapnya di Menara Kadin, Jakarta, 2 Agustus 2019.

Berita terkait

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 jam lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

2 jam lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

3 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

2 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

3 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

3 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

4 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

4 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya