TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar khawatir terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembaruan data peserta BPJS Kesehatan bakal rawan menciptakan kekisruhan di masyarakat.

Hal itu diungkapkan Timboel menanggapi 5,2 juta peserta BPJS Kesehatan yang akan dinonaktifkan per hari ini. Penonaktifan tersebut sebagai imbas dari pembaruan data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan tahun 2019 tahap keenam.

Timboel menjelaskan, pada tahap pertama hingga kelima pembaruan data PBI saja masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa statusnya sebagai peserta PBI telah dinonaktifkan. "Sehingga sering kali ketika mereka memeriksakan diri ke rumah sakit, mereka marah-marah ke rumah sakit karena statusnya tidak aktif lagi. Apalagi sekarang yang jumlahnya mencapai jutaan orang,” katanya, Rabu, 31 Juli 2019.

Oleh karena itu, Timboel mendesak agar mendesak pemerintah sesegera mungkin melakukan sosialisasi masif, walaupun kebijakan itu menurutnya sudah terlambat.

Sebab, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 79/2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keenam, kebijakan itu berlaku mulai 1 Agustus 2019.

Timboel juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang selama ini melakukan survei secara tertutup dalam memperbarui data peserta PBI yang berujung penonaktifan status kepesertaannya berdasarkan sejumlah ketentuan.

Ketentuan itu di antaranya adalah masyarakat yang telah meninggal, masyarakat yang dinyatakan sudah tidak berstatus fakir miskin, dan masyarakat yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) ganda.

Selama ini, kata Timboel, proses survei atas peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dilakukan secara sepihak dari pemerintah, tanpa meminta pendapat dari masyarakat. "Bukan tidak mungkin, peserta yang sebenarnya masih berstatus miskin, namun sudah dicoret dari daftar PBI. Kondisi-kondisi seperti ini bisa menciptakan konflik ketika di lapangan nanti,” ucapnya.

BISNIS