TEMPO.CO, Jakarta - Beleid teranyar yang diterbitkan pada pekan lalu menyebutkan bahwa Raja Thailand Maha Vajiralongkorn akan dibebaskan dari pajak kepemilikan atas beberapa tanah.

Undang-undang baru yang diterbitkan dalam Dokumen Kerajaan pada Jumat pekan lalu menyebutkan sejumlah tanah dan bangunan Raja Thailand akan dibebaskan dari pajak.

Raja, Vajralongkorn, merayakan ulang tahun ke-67 pada hari Ahad pekan lalu, 28 Juli 2019. Ia telah memimpin perubahan besar dalam pengelolaan urusan kerajaan sejak naik tahta pada tahun 2016.

Dilansir Reuters, Biro Properti Kerajaan, yang mengelola kepemilikan kekayaan kerajaan dan mengendalikan sebagian besar tanah di Bangkok, ditempatkan di bawah kendali langsung raja pada tahun 2017. Status pembebasan pajak sebelumnya kemudian dihapus.

Adapun, berdasarkan undang-undang baru yang diterbitkan dalam Dokumen Kerajaan pada akhir pekan lalu, sejumlah tanah dan bangunan raja akan dibebaskan dari pajak. Sejumlah properti tersebut termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk urusan negara, keperluan kerajaan, atau digunakan oleh lembaga yang berada di bawah raja.

Properti yang digunakan dalam urusan lain oleh raja atau anggota keluarga kerajaan, untuk kepentingan umum, atau digunakan sebagai tempat keagamaan juga akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, properti yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan di atas akan tetap dibebaskan dari pajak, namun hanya pada bagian yang digunakan untuk tujuan nirlaba.

Biro Properti Kerajaan memegang hak atas 6.560 hektar tanah di Thailand dengan 40.000 kontrak sewa nasional. Dari jumlah tersebut, 17.000 di antaranya berada di Bangkok, berdasarkan biografi tahun 2011 mengenai Raja Bhumibol, ayah dari Vajiralongkorn.

Raja Thailand Vajiralongkorn telah tercatat sebagai raja terkaya di dunia. Business Insider memperkirakan kekayaan pribadinya mencapai lebih dari US$ 30 miliar atau setara dengan Rp 419,8 triliun pada tahun 2018. Ayahnya, Raja Bhumibol, juga tercatat sebagai penguasa terkaya di dunia pada tahun 2011 versi Forbes.

Selain terkait tanah dan properti Raja Thailand, pengumuman pemerintah tersebut juga mendaftarkan 10 jenis tanah lain yang tidak akan dikenai pajak. Beberapa jenis tahan lain yang tidak dikenai pajak di antaranya adalah properti yang tidak digunakan yang dimiliki oleh BUMN, bidang tanah kosong di sekitar landasan pacu bandara, dan perusahaan yang terkait jalur kereta api.

BISNIS