Evaluasi Mudik Lebaran, DPR Soroti Mahalnya Tiket Pesawat

Rabu, 24 Juli 2019 18:16 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi sejumlah dirjen di lingkungan Kementerian Perhubungan menghadiri rapat kerja Komisi V DPR di kompleks DPR/MPR Senayan, Senin, 18 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat evaluasi penanganan arus mudik lebaran 2019 dan menyoroti soal mahalnya tiket pesawat. Rapat itu dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Korlantas, Kepala Basarnas, dan BMKG.

Pimpinan rapat Fary Djemi Francis menyoroti soal mahalnya tarif penerbangan. "Catatan kami berkaitan dengan, kita tidak bisa mengesampingkan bahwa harga tiket pesawat udara masih sangat mahal bagi sebagian pemudik. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat membatalkan mudik lebaran 2019 atau memilih mudik dengan moda transportasi lain," kata Fary di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019.

Anggota komisi V Sukur Nababan mengatakan mahalnya tarif transportasi udara itu membuat kepadatan pada moda transportasi lain. "Karena moda transportasi udara yang membuat harga yang tidak bisa terjangkau pemunpang. Kita tidak bisa hanua bicara harga tarif batas bawah dan batas atas. Jangan sampai ini kartel," kata Sukur.

Menurut dia, saat dulu maskapai penerbangan kita masih banyak, tarif pesawat bisa ditekan. Karena itu, untuk saat ini, dia menyarankan untuk para maskapai membuka struktur biaya dalam rapat khusus.

"Sehingga masyarakat tahu apakan benar-benar seperti itu harganya. Jangan hanya karena bicara safety, harga jadi tidak terjangkau," ujarnya.

Advertising
Advertising

Adapun Fary melanjutnya perkataannya, bahwa secara inti komisi V melihat penanganan penyelenggaraan mudik lebaran dari tahun ke tahun terus berjalan lebih baik.

Komisi V juga memberikan beberapa catatan, seperti adanya beberapa insiden seperti KM Lintas Timur tenggelam di perairan Banggai kepulauan dan Taliabo. KM lintas timur mengangkut 3 ribu ton tenggelam di Banggai Kepulauan dan Taliabo 2 Juni 2019. Dalam kecelakaan itu, satu orang ditemukan selamat dari total 18 orang awak kapal, sisanya hilang dan kemungkinan meninggal dunia.

"Lamanya waktu pencarian dan pertolongan, musibah ini patut jadi perhatian," ujarnya .

Fary juga melihat ada kecelakaan beruntun di tol Talembalang KM 09 Semarang di jalur mengarah ke Jakarta saat contraflow, di mana 5 korban luka ringan. Selanjutnya, komisi V juga melihat masih terdapat kemacetan meski sistem satu arah atau one way di beberapa ruas tol telah diberlakukan. Hal itu perlu dievaluasi.

Selain itu, fasilitas rest area di jalan tol masih perlu terus ditingkatkan, khususnya untuk mudik lebaran. Dan komisi V mencermati soal pemudik masih banyak yang tidak dapat tiket kereta api, bus, dan kapal laut karena tiket habis. "Ini menandakan masih kurangnya kapasitas angkutan umum yang harusnya bisa menjadi kemampuan tulang punggung pemudik," kata Fary.

Baca berita tentang Tiket Pesawat lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

19 jam lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

23 jam lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

1 hari lalu

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

1 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya