DPR Akan Serahkan Nama Calon Anggota BPK ke DPD Pekan Ini

Senin, 8 Juli 2019 08:57 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sekretariat pimpinan telah menerima surat penetapan hasil seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari pimpinan Komisi XI DPR pada Kamis pekan lalu. “Kemungkinan akan dikirim ke pimpinan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) antara Senin atau Selasa pekan ini,” ujar Fahri, kepada Tempo, Ahad, 7 Juli 2019.

Baca: Indef: Orang Ekonomi Belum Tentu Cocok Jadi Pimpinan BPK

Sebelumnya, Komisi Keuangan menyampaikan telah menyelesaikan proses seleksi tahap awal calon anggota BPK periode 2019-2024 yang meloloskan 32 nama dari total 62 pendaftar. “Surat hasil seleksi sudah saya tanda tangani dan sudah langsung diserahkan ke pimpinan dewan,” kata Ketua Komisi Keuangan DPR Melchias Marcus Mekeng. “Hasil seleksi itu telah melalui kesepakatan dan keputusan dalam pleno intern komisi.” Meski demikian, dewan belum merilis nama-nama kontestan yang lolos tersebut.

Ketua Komite IV DPD, Ajiep Padindang berujar lembaganya siap untuk menindaklanjuti hasil seleksi yang nantinya disodorkan dewan. Adapun wewenang DPD dalam seleksi ini adalah memberi pertimbangan terhadap calon anggota BPK yang disodorkan dewan. “Kami melihat apakah mereka layak dan wajar dipilih, kami menilai melalui fit and proper test dengan fokus penilaian pada kompetensi dan integritasnya.”

Wakil Ketua Komite IV DPD, Ayi Hambali menambahkan usai melakukan pengujian kelayakan, lembaganya akan membuat daftar peringkat calon yang paling direkomendasikan. “Kami akan mengembalikan hasil penilaian kami ke DPR sebagai saran pertimbangan, dan keputusan akhirnya siapa yang terpilih tetap di mereka,” ujar dia.

Advertising
Advertising

Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Oce Madril mengatakan mekanisme pengujian calon anggota BPK perlu menekankan pada independensi, mengingat peran krusialnya sebagai auditor keuangan negara. “Standar dalam seleksinya harus tinggi, tidak boleh dipengaruhi pandangan politik,” ujarnya. Dia pun mengingatkan urgensi mendalami portofolio atau pengalaman calon anggota di bidang keuangan. “Pengalaman karirnya harus relevan dengan tugas BPK nanti.”

Baca: Fitra Desak DPR Buka 32 Nama Calon Anggota BPK, Sebab...

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menyuarakan harapannya bagi calon anggota BPK, khususnya untuk dapat menjaga tata kelola dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara di seluruh Indonesia. “Karena tugasnya adalah melakukan check and balance pengelolaan keuangan negara, ini peran yang begitu penting, sehingga harus memilih orang yang benar-benar bisa menjalankan tugas yang diamanatkan dalam konstitusi itu,” ucap Sri Mulyani.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

12 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

2 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

2 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya