TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengklarifikasi isu soal adanya kebocoran yang terjadi pada impor garam industri. Menurut dia, kebocoran ini baru sebatas dugaan karena harus dicek terlebih dahulu ke lapangan. “Kemungkinan, kalau ada kemungkinan bocor, bisa saja terjadi,” kata Brahmantya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2019.

Baca: Sebut Waktunya Tinggal 85 Hari, Menteri Susi: Makin Kenceng Saya

Isu kebocoran ini sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat mengomentari harga garam yang anjlok di tingkat petani. “Persoalan harga jatuh itu adalah impor terlalu banyak dan bocor. Titik. Itu persoalannya,” kata Susi saat memaparkan pencapaian program-program KKP semester I di kantornya, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019.

Bukan kali ini saja Susi menyampaikan ihwal kebocoran tersebut. Agustus 2017, Susi mengatakan rata-rata garam yang diimpor untuk kebutuhan industri mencapai 2 juta ton per tahun. Tak semua masuk ke industri. “Separuh lebih bocor ke pasar konsumsi,” ujarnya. Perembesan itu juga terjadi saat panen raya terjadi sehingga harga garam raya jatuh.

Ihwal impor garam industri ini, Brahmantya meminta agar angka pastinya diklarifikasi lebih lanjut ke Kementerian Perindustrian. Informasi yang ia terima, jumlah impor garam yang terealisasi tak mencapai kuota yang diberikan hingga 3,7 juta ton untuk 2018. Sementara, KKP pernah mengusulkan agar kuota impor garam industri cukup 1,8 juta ton saja.

Lebih lanjut, Brahmantya mengatakan bahwa kementeriannya saat ini hanya mengurus garam rakyat saja. Sebab, urusan garam industri sudah dialihkan sejak Maret 2018. Dengan begitu, KKP tidak bisa lagi mengatur berapa banyak garam impor untuk kebutuhan industri yang harus masuk ke Indonesia. KKP juga tidak berwenang memastikan garam industri ini masuk ke pasar dan merusak harga garam rakyat.

Baca: Susi Pudjiastuti Akan Kirim Surat Minta Impor Garam Dikurangi

Kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti ini hanya berharap agar Kementerian Perindustrian tetap melakukan verifikasi kembali terkait jumlah garam yang dibutuhkan oleh industri. Di sisi lain,KKP juga berupaya menggenjot produksi garam rakyat. Beberapa di antaranya yaitu membuat koperasi untuk gabungan tambak garam seluas 15 hektar. Lalu peningkatan produksi garam lebih sistem geo-membran. Cara ini, bisa menggenjot produksi dari 50-60 ton per hektar menjadi 120 ton.

Tempo mencoba mengkonfirmasi keterangan dari pejabat KKP soal impor garam ini kepada Direktur Jenderal Industri Agro Panggah Susanto. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Panggah.

FAJAR PEBRIANTO