TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bakal kembali menambah syarat transparansi bagi fintech penyelenggara pinjaman online peer-to-peer (P2P) lending guna menghindari penyalahgunaan status terdaftar.

Baca juga: AFPI: Fintech Tak Bakal Mendisrupsi Bank

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi mengatakan, saat ini pihaknya tengah menggodok rencana yang mewajibkan seluruh penyelenggara P2P lending untuk mencantumkan informasi jumlah nilai pinjaman tersalurkan dan jumlah lender serta borrower di situs masing-masing. Kendati data-data tersebut merupakan data krusial bagi beberapa platform, Hendrikus menegaskan semua penyelenggara harus mengikuti ketentuan tersebut.

“(Ketentuannya) dalam minggu-minggu ini. Begitu kami push, mereka harus terbuka karena ini bagian dari transparansi. Jadi biar publik yang menilai penyelenggara,” ujarnya seperti dimuat Bisnis, Rabu 19 Juni 2019.

Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan status terdaftar sebagai penyelenggara legal P2P lending yang hanya membidik kucuran dana lewat pendanaan berseri. “Mestinya begitu mendapat status terdaftar, Anda harus aktif mendekati para UMKM. Saya justru khawatir dia dapat tanda daftar, lalu hanya melayani 100 orang, saya khawatir orang ini hanya mau jual beli tanda daftar,” kata Hendrikus.

Sebelumnya, penyelenggara P2P lending telah sepakat untuk mencantumkan informasi tingkat keberhasilan (TKB) pembayaran pinjaman dalam 90 hari

<!--more-->

atau biasa disebut TKB 90. Angka ini juga menginformasikan besaran wanprestasi pembayaran di atas 90 hari suatu platform.

Adapun bagi yang tidak menerapkan, sanksinya akan diserahkan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi resmi yang diberikan mandat untuk menaungi seluruh penyelenggara P2P lending.

“Regulasi P2P lending berbeda dengan perbankan, asuransi, pembiayaan, dan lainnya. Mereka hanya mempertemukan orang sehingga tidak seyogyanya kami mengatur terlalu rigid. Ini yang kami sebut principle based regulation,” ujarnya.

Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi berharap dengan adanya keterbukaan yang lebih lengkap, masyarakat lebih teredukasi terkait dengan model bisnis, nilai jumlah pinjaman, dan besaran lender dan borrower.

Baca juga: OJK: Ruang Penyaluran Kredit ke BUMN Kian Sempit

“Tidak apa-apa. Kami kan bukan perusahaan publik, jadi tidak masalah. Itu tergantung masing-masing platform juga. Kalau saya sebagai konsumen dan mendapat informasi yang lebih lengkap, pasti saya akan lebih nyaman,” tutut Adrian.

Dia menyebutkan, sanksi bagi fintech yang tidak mengikuti ketentuan tersebut masih didiskusikan. AFPI juga masih menyusun standar informasi yang perlu ditampilkan dalam website penyelenggara P2P lending.