Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bank Indonesia Dorong Perbankan dan Fintech Semakin Terhubung

image-gnews
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ditemui usai salat Jumat di Masjid Kompleks Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat 22 Maret 2019. Tempo/Dias Prasongko
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ditemui usai salat Jumat di Masjid Kompleks Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat 22 Maret 2019. Tempo/Dias Prasongko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menginginkan perusahaan teknologi financial atau fintech semakin terkoneksi dan interlink dengan layanan digital banking milik perbankan di Indonesia. Keinginan ini merupakan satu dari lima visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 dari Bank Indonesia untuk mengembangkan digitalisasi sistem ekonomi dan keuangan.

Baca juga: AFPI: Fintech Tak Bakal Mendisrupsi Bank

"Kami mendorong agar fintech bisa meningkatkan layanan keuangan mereka, tapi di saat yang bersamaan, juga menjadi interlink dengan digital banking," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Seminar Internasional “Digital Transformation for Indonesian Economy” di Gedung BI, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2019.

Perry mengatakan, cara pertama untuk mewujudkan visi interlink antara perbankan dan fintech ini adalah melalui penggunaan layanan Application Programming Interface atau API. API merupakan sebuah layanan teknologi yang memungkinkan data terkoneksi tanpa hambatan. Layanan inilah yang selama ini membuat bisnis digital selama ini berkembang dengan pesat.

Dari pantauan Tempo, perbankan yang sudah menerapkan layanan API ini adalah PT Bank Central Asia (Persero) Tbk atau BCA dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. BCA menghadirkan API untuk memudahkan pelaku fintech menjalankan transaksi bisnis mereka. Sedangkan BNI mengintegrasikan sistem aplikasi nasabah dengan layanan transaksi perbankan melalui solusi berbasis open API.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya, Perry menyebut cara kedua yaitu dengan kerja sama operasi antara perbankan dan fintech. Saat ini, kata Perry, BI juga tengah melakukan survei dan pemantauan bagaimana perbankan bisa memberikan respon, tidak hanya terhadap penggunaan layanan API, akan tetapi juga terhadap peluang kerja sama dengan fintech.

Sampai saat ini, BI telah mencatat ada sebanyak 54 fintech yang terdaftar di sistem mereka. Beberapa di antara 54 fintech ini yaitu Cashlez Mpos dari PT Cashlez Worldwide Indonesia, Pay by QR dari PT Dimo Pay Indonesia, hingga Toko Pandai dari PT Toko Pandai Nusantara. Daftar lengkap penyelenggara fintech terdaftar BI ini bisa diakses langsung di laman resmi BI.

Bagaimanapun, kata dia, perkembangan zaman telah memunculkan teknologi baru yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih luas cakupannya. Menurut Perry, perusahaan-perusahaan raksasa di masa lalu, maupun dalam hal ini perbankan tradisional, harus bisa mengadopsi teknologi ini agar bisa terus berkompetisi dengan pemain baru di sektor keuangan seperti fintech.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Erick Thohir Tanggapi Jokowi soal Kredit ke UMKM Agar Dipermudah, Aturan Agunan Akan Dihapus?

3 jam lalu

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Desember 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Erick Thohir Tanggapi Jokowi soal Kredit ke UMKM Agar Dipermudah, Aturan Agunan Akan Dihapus?

Menteri Erick Thohir angkat bicara usai namanya disebut-sebut Presiden Jokowi saat meminta agar perbankan menyalurkan lebih banyak kredit ke UMKM.


Daftar 101 Pinjol Legal Terbaru yang Terdaftar di OJK 2023

4 jam lalu

Ilustrasi OJK / Otoritas Jasa Keuangan. Tempo/Tony Hartawan
Daftar 101 Pinjol Legal Terbaru yang Terdaftar di OJK 2023

OJK mengumumkan daftar terbaru berisi 101 penyelenggara fintech lending atau pinjaman online (pinjol legal) yang berizin. Perusahaan apa saja itu?


Jokowi Minta Erick Thohir, BI dan OJK Perbaiki Regulasi Kredit UMKM: Jangan Hanya Lihat Agunannya, tapi..

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Menkop UKM Teten Masduki (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri), Mendag Zulkifli Hasan (kelima kiri), Dirut BRI Sunarso (ketiga kanan) dan Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto (kanan) meninjau pameran UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 7 Desember 2023. Dalam pameran yang berlangsung hingga 10 Desember itu Presiden Jokowi mengungkapkan UMKM merupakan penopang ekonomi nasional yang mana 61 persen PDB nasional disumbang oleh UMKM dan 97 persen tenaga kerja di Indonesia diserap UMKM. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Minta Erick Thohir, BI dan OJK Perbaiki Regulasi Kredit UMKM: Jangan Hanya Lihat Agunannya, tapi..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar para pemangku kebijakan bisa memperbaiki regulasi penyaluran kredit bagi UMKM.


Harga Cabai Rawit Merah Terus Melonjak: Hari Ini Tembus Rp 147 Ribuan per Kilogram

11 jam lalu

Pembeli membayar belanjaan kepada pedagang di Pasar Senggol Kota Dumai, Riau, Selasa, 31 Oktober 2023. Harga kebutuhan harian di Riau mengalami kenaikan pada awal pekan ini, seperti harga cabai merah Sumbar naik dari Rp48 ribu menjadi Rp70 ribu per kilogram. ANTARA/Aswaddy Hamid
Harga Cabai Rawit Merah Terus Melonjak: Hari Ini Tembus Rp 147 Ribuan per Kilogram

Harga cabai rawit merah menyentuh harga Rp 147.500 per Kilogram. Ini detail harga cabai di berbagai daerah.


Sederet Bank Terjun ke Bisnis Paylater, Ekonom: Fenomena Wajar, Bukan Lompatan Besar

12 jam lalu

Ilustrasi PayLater. Tim Douglas/Pexels
Sederet Bank Terjun ke Bisnis Paylater, Ekonom: Fenomena Wajar, Bukan Lompatan Besar

Saat ini, sederet perbankan sudah dan akan merambah ke segmen bisnis Buy Now Pay Later (BNPL) alias paylater (bayar nanti). Bagaimana tanggapan ekonom?


Per Oktober 2023, Kredit Restrukturisasi Covid-19 Turun jadi Rp 301,16 Triliun

1 hari lalu

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
Per Oktober 2023, Kredit Restrukturisasi Covid-19 Turun jadi Rp 301,16 Triliun

OJK mencatat nilai kredit restrukturisasi Covid-19 melanjutkan tren penurunan seiring pertumbuhan perekonomian nasional.


Ekonom: Kenaikan Uang Beredar hingga Akhir 2023 Tak Terlalu Besar Meski Ada Natal dan Tahun Baru

2 hari lalu

Kendaraan mengantre di Gerbang Tol Cikampek Utama 1 di Karawang, Jawa Barat, Jumat, 23 Desember 2022. Arus mudik Natal dan Tahun Baru 2023 yang melewati gerbang tol tersebut hingga pukul 21:07 WIB terpantau lancar . ANTARA/Rivan Awal Lingga
Ekonom: Kenaikan Uang Beredar hingga Akhir 2023 Tak Terlalu Besar Meski Ada Natal dan Tahun Baru

Ekonom yang juga Direktur Celios Bhima Yudhistira memproyeksikan uang beredar dalam arti luas (M2) hanya naik 4-4,5 persen YoY pada akhir Desember 2023 atau sebesar Rp 8.643 triliun.


BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali Kominfo

2 hari lalu

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (kanan) bersama anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana (kiri) berjalan keluar usai menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 11 November 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi satu-satunya kementerian yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)


BI Ajak Masyarakat Waspada Peredaran Uang Palsu di Tahun Politik, Lakukan Ini Jika Menemukannya

2 hari lalu

Ilustrasi Uang Palsu. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
BI Ajak Masyarakat Waspada Peredaran Uang Palsu di Tahun Politik, Lakukan Ini Jika Menemukannya

Bank Indonesia atau BI melakukan berbagai antisipasi untuk mencegah peredaran uang palsu terutama di tahun politik ini.


Pasar Keuangan Global Volatile, OJK: Sektor Perbankan Indonesia Terjaga

3 hari lalu

OJK (Otoritas Jasa Keuangan). antaranews.com
Pasar Keuangan Global Volatile, OJK: Sektor Perbankan Indonesia Terjaga

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan di tengah volatilitas pasar keuangan global, sektor perbankan tetap terjaga.