Asumsi Makro 2019 Meleset, Pemerintah Diminta Merevisi APBN

Senin, 17 Juni 2019 16:26 WIB

Dari kiri Ketua Dewan Komisi Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI soal Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020. TEMPO/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Center of Reform on Economics atau CORE Mohammad Faisal berpendapat, pemerintah sebaiknya merevisi dan menetapkan perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2019 bila asumsi makro yang ditetapkan meleset. Asumsi makro sebelumnya diprediksi melenceng dari target karena faktor perang dagang dan pemilihan umum alias Pemilu.

Baca juga: Pengajuan APBN Perubahan 2019 Dikaji

“Kalau terlalu besar deviasinya dengan asumsi makro yang ditetapkan oleh APBN dan bayak indikator yang meleset, sebaiknya ditetapkan APBNP (APBN Perubahan),” ujar Faisal saat dihubungi Tempo pada Senin, 17 Juni 2019.

Perubahan terhadap APBN juga perlu dipertimbangkan lantaran outlook penerimaan pajak hingga akhir bulan kelima 2019 terjadi penurunan. Menurut Faisal, bila pemerintah tidak merevisi APBN, target penerimaan dan realisasinya berpotensi memiliki selisih cukup jauh.

Tak hanya itu, Faisal berujar, bila target penerimaan meleset, realisasi belanja pun bakal turut menyesuaikan. Sejatinya, kata dia, perubahan juga tidak dilakukan untuk APBN 2018. Namun, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun ini dan tahun lalu cukup berbeda.

Advertising
Advertising

“Tahun kemarin, deviasinya jauh. Perbedaannya, tahun lalu, ketika ada deviasi, deviasi justru menguntungkan bagi APBN walau tidak menguntungkan bagi ekonomi,” ujar Faisal. Selain itu, perubahan tak dilakukan karena pertimbangan politik menjelang pemilihan umum.

Faisal menerangkan deviasi muncul karena adanya windfall atau keuntungan yang tidak diprediksi. Windfall terjadi karena penerimaan pemerintah lebih besar ketimbang prediksi yang menyebabkan terjadinya penyempitan defisit. Adapun pada tahun ini, kemungkinan kesempatan terjadi windfall diprediksi sangat kecil.

Pemerintah sebelumnya tengah mempertimbangkan adanya perubahan terhadap APBN 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan asumsi makro ekonomi APBN 2019 meleset dari target lantaran kondisi perekonomian global yang berada dalam gejolak ketidakpastian. Sri Mulyani pesimistis asumsi yang telah disusun dapat tercapai dengan baik.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

3 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

4 hari lalu

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

5 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya