TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan Pemerintah Indonesia mengangkat sejumlah topik terkait lingkungan hidup dalam pertemuan G20 Ministerial Meeting on Transitions and Global Environment for Sustainable Development di Karuizawa, Jepang, pada 15-16 Juni 2019. Pertemuan ini mengangkat elemen inovasi energi, sampah plastik di laut serta adaptasi dan kerentanan infrastruktur terhadap perubahan iklim.

Baca: Menteri G20 Setuju Pajak Perusahaan Teknologi Raksasa Dinaikkan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang menjadi perwakilan Indonesia menyatakan lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Indonesia. Indonesia mengelola sumber daya yang berkelanjutan, namun tetap menjamin pertumbuhan ekonomi. “Pelaksanaannya diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program aksi,” kata dia dalam keterangan, Ahad, 16 Juni 2019, di Jakarta.

Terkait perubahan iklim, kata Siti, Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Akan tetapi, secara paralel mengupayakan ketahanan nasional melalui adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Di antaranya yaitu pengelolaan sumberdaya hutan, perhutanan sosial, promosi efisiensi energi, serta pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular.

Lebih lanjut, Siti mengatakan Indonesia telah mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi pada bulan Maret lalu. Melalui kebijakan ini, Indonesia memprioritaskan aspek perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan dan anggaran nasional.

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, mengatakan, untuk bidang energi, Indonesia mendorong diversifikasi energi yang dapat diakses masyarakat di kawasan yang terisolir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini sedang dibahas dan didiskusikanb bersama dengan KLHK untuk mendapatkan pilihan energi dengan harga terjangkau masyarakat sesuai dengan UU.

Baca: Menteri G20 Promosikan Integrasi Kebijakan Energi dan Lingkungan

Jonan menegaskan bahwa prinsip “no one left behind” sangat penting dalam transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Ini dilakukan mengingat transformasi energi perlu dilakukan secara cermat karena menyangkut kemampuan dan keterjangkauan masyarakat. “Ada faktor nilai dan harga yang harus dipertimbangkan terkait dengan beban anggaran negara dan harga produk, dalam hal ini energi listrik,” ujarnya.

Simak berita terkait G20 lainnya di Tempo.co.