Polana mengatakan skema pembiayaan pembenahan infrastruktur diserahkan kepada pemerintah provinsi bilamana bandara tidak dikelola swasta. "Asetnya sebagian di pemerintah provinsi," ucapnya.

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan dalam acara buka puasa bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan komitmen pemerintah terkait pemindahan ibu kota. TEMPO/Subekti

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengunjungi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru. Lahan seluas 62 hektar yang disiapkan untuk calon ibu kota baru. Adapun Jokowi menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga syarat untuk menentukan wilayah yang akan ditetapkan sebagai ibu kota baru menggantikan Jakarta, sehingga berdasarkan syarta ini, maka Kaltim merupakan wilayah yang dinilai tepat.

Tiga syarat itu berdasarkan hasil kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yakni ibu kota yang baru harus dekat dengan akses bandara internasional, dekat dengan pelabuhan laut, dan aman dari bencana alam baik gempa bumi, tsunami maupun banjir.

Dari syarat-syarat tersebut, maka Bukit Soeharto yang masuk Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ini strategis karena diapit oleh dua bandara besar, dekat dengan pelabuhan laut yang berfungsi untuk mempercepat akses pembangunan.

Dua bandara itu adalah Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggan, Balikpapan. Kemudian Bandara APT Pranoto di Samarinda Utara, Kota Samarinda.

Berikutnya di Balikpapan ada dua pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Karingau yang merupakan pelabuhan ekspor, kemudian Pelabuhan Semayang yang merupakan pelabuhan untuk kapal penumpang. Bahkan Samarinda pun ada dua pelabuhan, yakni khusus kargo dan pelabuhan khusus penumpang.

Baca berita tentang Ibu Kota lainnya di Tempo.co.

ANTARA

• Sebelumnya
• 1
• 2