Hal itu disepakati dalam Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia. "Pertama, peningkatan kualitas data keluarga penerima manfaat atau KPM melalui penggunaan NIK sebagai unique ID KPM dalam rangka integrasi bansos dan subsidi," kata Perry di kantornya, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.

Adapun rapat koordinasi tentang transaksi elektronik pemerintah itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Gubernur BI. Selain itu hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, perwakilan Menteri Sosial, perwakilan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, pejabat kementerian/lembaga terkait. Juga sejumlah kepala daerah tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota mewakili daerah yang melakukan elektronifikasi transaksi pemda.

Program kedua, kata Perry, implementasi biometrik sebagai alternatif sarana autentikasi yang diawali dengan pilot project. Ketiga, perluasan program bansos non tunai dan ketersediaan infrastruktur sistem pembayaran, termasuk di wilayah blank spot, antara lain menggunakan EDC offline atau teknologi VSAT.

Program keempat adalah peningkatan edukasi dan pemberdayaan KPM melalui sosialisasi bersama, pelatihan kewirausahaan. Serta pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.

Penguatan landasan hukum melalui penerbitan Peraturan yang ditetapkan Presiden terkait elektronifikasi transaksi Pemda, kata Perry juga menjadi program yang kelima.

<!--more-->

Keenam, pembentukan Tim Perluasan Digitalisasi Daerah atau TPDD untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi elektronifikasi transaksi Pemda. Ketujuh, penyelenggaraan championship untuk meningkatkan motivasi Pemda dalam inovasi dan perluasan elektronifikasi transaksi Pemda.

"Kedelapan, program inovasi e-retribusi dengan menggunakan QR Indonesian Standard atau QRIS untuk optimalisasi pendapatan asli daerah yang diawali dengan pilot project," kata Perry.

Adapun program kesembilan, kata Perry, strategi implementasi teknologi nirsentuh pembayaran jalan tol melalui penerapan Multi Lane Free Flow atau MLFF. Hal itu didukung oleh lembaga pengelola yang berperan sebagai Toll Service Provider (TSP) atau Electronic Toll Collection (ETC).

Kesepuluh, perluasan elektronifikasi, termasuk integrasi, moda transportasi darat, penyeberangan, dan laut. Kesebelas, melakukan asesmen atau kajian atas pengembangan model bisnis, termasuk integrasi antar moda sebagai acuan elektronifikasi di moda transportasi secara nasional.

Baca juga: BI: Implementasi Standardisasi QR Code pada Semester II 2019

Dan terakhir, pembentukan Kelompok Kerja Nasional dalam rangka percepatan perumusan rencana strategis transportasi nasional dan penyusunan peraturan untuk mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi.

Baca berita transaksi elektronik lainnya di Tempo.co

HENDARTYO HANGGI